DIKSIKU.com, Samarinda – Pelayanan publik yang seharusnya semakin mudah justru menjadi persoalan di Kelurahan Karang Mumus. Hingga kini, kantor kelurahan masih menempati bangunan sewaan yang dinilai tak representatif untuk melayani warga di kawasan padat penduduk itu.
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menyayangkan kondisi tersebut yang dinilai menghambat efektivitas layanan kepada masyarakat.
“Kelurahan ini penting karena berhadapan langsung dengan kebutuhan dasar warga. Tapi kalau kantornya berpindah-pindah, bagaimana warga tidak kebingungan?,” ujar Subandi, Senin (14/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu segera mencari solusi agar Kelurahan Karang Mumus memiliki gedung permanen yang layak dan mudah dijangkau.
Menurutnya, keberadaan kantor tetap bukan hanya soal fasilitas, tapi juga bentuk penghormatan terhadap hak warga atas layanan publik yang bermutu.
Tak hanya itu, Subandi juga mengungkap keprihatinan terhadap kondisi jalan nasional Samarinda–Bontang yang kembali rusak parah, meski baru saja diperbaiki belum genap setahun lalu. Lubang-lubang bermunculan di beberapa titik, mengganggu mobilitas warga dan aktivitas distribusi barang.
“Ini seperti siklus yang tak pernah selesai. Aspal ditambal, rusak lagi. Dan begitu terus setiap tahun. Kita seperti buang anggaran ke jalan yang sama,” cetusnya.
Menurut Subandi, kerusakan berulang disebabkan oleh spesifikasi teknis perbaikan yang tak sesuai dengan beban lalu lintas berat di jalur tersebut.
Ia menilai pendekatan pembangunan harus berubah, dari sekadar tambal sulam ke konstruksi permanen yang lebih tahan lama.
“Betonisasi adalah opsi paling realistis. Kalau tetap pakai aspal biasa, kerusakan akan selalu terjadi. Kita butuh perencanaan jangka panjang, bukan solusi sementara,” tegasnya.
Dalam kunjungan kerja ke Kutai Timur, Subandi mengaku melihat langsung kondisi jalan yang kembali berlubang di titik-titik yang belum lama diperbaiki.
Ia pun meminta Dinas PUPR melakukan evaluasi total terhadap pola perbaikan jalan nasional agar anggaran tidak terus tersedot untuk hal yang sama.
“Sudah saatnya kita berpikir efisien. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan karena perencanaan teknis yang lemah,” pungkasnya. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
