DIKSIKU.com, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pentingnya penyesuaian kamus pokok-pokok pikiran (pokir) dewan agar sejalan dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat. Penyesuaian ini menjadi langkah awal untuk memastikan penyusunan APBD Perubahan 2025 berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional.
Pernyataan itu disampaikan Hasanuddin usai Rapat Koordinasi Panitia Khusus Pokir DPRD Kaltim, Senin (14/7/2025), bersama Ketua Pansus Muhammad Samsun dan sejumlah pimpinan serta anggota dewan lainnya.
Hasanuddin mengungkapkan bahwa tidak banyak perubahan dalam substansi pokir, namun terdapat beberapa poin krusial yang perlu direvisi. Salah satunya menyangkut bantuan keuangan (bankeu) yang diusulkan Fraksi Golkar. Ia menilai, pengajuan bankeu pada APBD Perubahan berisiko karena waktu pelaksanaan yang sangat singkat.
“Untuk pekerjaan fisik seperti infrastruktur, lebih bijak jika dimasukkan ke APBD murni. Waktu yang sempit bisa berdampak pada kualitas pekerjaan,” jelasnya.
Di sektor pertanian, sejumlah usulan pokir juga harus dicoret lantaran adanya perubahan kebijakan dari Kementerian Pertanian. Bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan bibit kini sepenuhnya ditangani pemerintah pusat, sehingga provinsi tak lagi memiliki ruang fiskal untuk mengalokasikannya dari APBD.
Tak hanya itu, perubahan juga terjadi seiring terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025. Regulasi ini membatasi peran pemerintah provinsi dalam memberikan dukungan anggaran ke rumah sakit milik kabupaten/kota.
Dana APBD provinsi hanya boleh dialokasikan untuk rumah sakit yang berada di bawah kewenangan provinsi, seperti RSUD Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan dan beberapa rumah sakit lainnya.
“Kami tidak ingin ada program yang terganjal akibat tumpang tindih kewenangan. Karena itu, penyelarasan kebijakan sangat penting,” ujar Hasanuddin.
Rapat tersebut juga melibatkan jajaran Bappeda, BPKAD, Inspektorat, dan Biro Kesra Provinsi Kaltim. DPRD berharap penyesuaian kamus pokir ini dapat mendukung perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran dan efisien, serta menghindari tumpang tindih program lintas sektor. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
