DIKSIKU.com, Samarinda – Meski pemerintah telah menggulirkan berbagai program bantuan sosial seperti jaminan kesehatan gratis dan beasiswa pendidikan, kenyataan di lapangan masih jauh dari harapan. Banyak warga mengeluhkan bahwa kualitas layanan publik tak sejalan dengan semangat program yang dicanangkan.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, menyuarakan kekecewaan atas minimnya perbaikan dalam mutu layanan, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan. Ia menilai, banyak program yang terlihat baik di atas kertas justru gagal saat menyentuh masyarakat secara langsung.
“Gratis itu penting, tapi pelayanan yang manusiawi dan cepat jauh lebih menentukan keberhasilan program. Kalau pasien BPJS harus menunggu berjam-jam dan diperlakukan berbeda dari pasien umum, maka niat baik pemerintah jadi sia-sia,” tegas Sigit saat ditemui di Samarinda, Selasa (15/7/2025).
Ia bahkan membandingkan pengalamannya saat berobat di klinik swasta dengan layanan di rumah sakit umum. Menurutnya, dengan biaya Rp150 ribu, ia bisa langsung mendapatkan layanan medis tanpa harus mengantre panjang. Sementara di rumah sakit pemerintah, pasien kerap kali terjebak prosedur panjang yang melelahkan.
Sigit juga mengkritik kebiasaan evaluasi program yang terlalu fokus pada angka-angka, seperti realisasi anggaran atau jumlah penerima manfaat, tanpa menyentuh kualitas dan kepuasan masyarakat.
“Angka boleh bagus, serapan boleh tinggi, tapi apakah masyarakat merasa puas dan terbantu? Itu pertanyaan yang sering diabaikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti ketimpangan layanan antara peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta praktik layanan berjenjang yang masih terasa, meskipun pemerintah menyatakan telah menghapus sistem kelas.
“Secara aturan kelas layanan memang dihapus, tapi realitanya kelas tiga tetap menerima perlakuan berbeda. Ini bukan soal regulasi, tapi mentalitas dan tata kelola layanan,” tambahnya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Sigit mendorong agar rumah sakit swasta diberi ruang lebih luas dalam melayani peserta BPJS. Menurutnya, langkah ini bisa membantu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mengurangi beban rumah sakit umum yang selama ini menampung mayoritas pasien.
“Pemerintah seharusnya membuka opsi layanan, bukan memusatkannya di satu tempat. Kalau swasta bisa bantu, kenapa tidak dilibatkan lebih jauh?” ujarnya.
Ia berharap Komisi IV DPRD Kaltim sebagai mitra kerja sektor kesehatan dapat lebih aktif meninjau mutu pelayanan publik, bukan hanya menyetujui program berdasarkan laporan capaian belaka. (Adv)
Penulis : Ldy
Editor : Rahmah M.
