DIKSIKU.com, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur resmi menggelar Rapat Paripurna ke-25 pada Senin (21/7/2025) di Gedung Utama B Karang Paci, Samarinda. Agenda utama rapat ini adalah penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah (ranperda) yang masuk dalam prioritas pembahasan, yaitu Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sebagai tindak lanjut dari pembahasan tersebut, DPRD Kaltim memutuskan membentuk dua panitia khusus (pansus) untuk mengkaji secara komprehensif masing-masing ranperda.
Dalam struktur baru ini, Anggota Komisi IV dari Fraksi Golkar, Sarkowi V Zahry, ditunjuk sebagai Ketua Pansus Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penunjukan itu disepakati secara kolektif oleh anggota dewan dalam forum paripurna. Ia akan didampingi oleh Agus dari Fraksi PKS sebagai Wakil Ketua Pansus. Penugasan ini sekaligus menandai dimulainya proses pembahasan teknis terhadap draf peraturan yang telah masuk dalam program legislasi daerah.
Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan dirancang sebagai respons terhadap berbagai permasalahan ketimpangan akses pendidikan di Kalimantan Timur. DPRD menilai, kebutuhan untuk menghadirkan regulasi yang mendukung sistem pendidikan inklusif dan merata kini semakin mendesak.
Melalui pansus, DPRD akan menghimpun berbagai masukan dari masyarakat, tenaga pendidik, hingga akademisi. Hasil pengumpulan data dan dialog tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun norma-norma yang diatur dalam regulasi baru, termasuk kemungkinan integrasi dengan program unggulan Pemprov Kaltim seperti pendidikan gratis (Gratispol).
Proses kerja pansus akan mengikuti tahapan baku, mulai dari penyusunan naskah akademik hingga uji publik. Konsultasi dengan kementerian terkait juga akan dilakukan untuk memastikan substansi ranperda tidak bertentangan dengan kebijakan pusat.
Pembentukan pansus ini mencerminkan komitmen DPRD Kaltim dalam mendorong percepatan pembentukan regulasi sektoral yang berpihak pada kepentingan publik dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Benua Etam. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
