Fraksi PKS Tekankan Pendidikan Religius dan Inklusif di Kaltim

- Editor

Selasa, 22 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. (Foto/Diksiku)

i

anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. (Foto/Diksiku)

DIKSIKU.com, Samarinda – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur menyampaikan pandangan kritis terkait arah kebijakan pendidikan daerah, khususnya dalam penguatan nilai-nilai religius.

Sorotan ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, saat menyampaikan pandangan fraksinya dalam Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kaltim.

Menurut Agusriansyah, pendidikan di Kalimantan Timur harus mencerminkan amanat konstitusi dengan menempatkan aspek keimanan dan ketakwaan sejajar dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau merujuk pada amanat UUD 1945, tujuan pendidikan itu bukan sekadar mencetak insan cerdas, tapi juga yang beriman dan bertakwa. Ini harus jadi arah pembangunan pendidikan kita,” katanya, Selasa (22/7/2025).

Baca Juga :  DPRD Kaltim Dorong Sinkronisasi CSR Perusahaan dengan Program Daerah

Ia mengusulkan agar pengembangan kurikulum daerah mempertimbangkan ruang lebih luas bagi materi keagamaan, tidak hanya dalam konteks pendidikan formal tetapi juga pada jalur non-formal.

“Salah satunya lewat muatan lokal. Pendidikan itu kan tidak melulu soal sekolah formal. Non-formal juga punya peran besar,” jelasnya.

Agusriansyah juga menekankan pentingnya kebijakan pendidikan yang kontekstual, terutama untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih mengalami kesenjangan dalam akses dan kualitas layanan pendidikan.

Baca Juga :  DPRD Kaltim Desak Percepatan Proyek Jalan Ujoh Bilang–Long Apari

“Penyelenggaraan pendidikan harus dilihat secara menyeluruh. Mulai dari proses belajar, regulasi, hingga kesejahteraan guru dan mutu pengajarannya,” ungkapnya.

Ia menyebut bahwa hak atas pendidikan harus dipastikan menjangkau seluruh anak-anak di Kalimantan Timur, tanpa terkecuali.

“Mulai dari proses sampai kompetensi guru, semua harus diarahkan untuk menjamin hak belajar generasi muda kita terpenuhi,” tegasnya.

Fraksi PKS berharap masukan ini dapat menjadi referensi dalam perumusan kebijakan pendidikan daerah yang inklusif, berbasis nilai-nilai keagamaan, dan adaptif terhadap tantangan zaman. (adv)

Loading

Penulis : Ldy

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum
DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov
DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu
DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas
DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa
DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025
DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset
DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terkait

Rabu, 24 September 2025 - 18:04 WITA

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum

Selasa, 23 September 2025 - 18:24 WITA

DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov

Selasa, 23 September 2025 - 18:22 WITA

DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu

Selasa, 23 September 2025 - 18:19 WITA

DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas

Senin, 22 September 2025 - 20:00 WITA

DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa

Senin, 22 September 2025 - 19:28 WITA

DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025

Senin, 22 September 2025 - 19:15 WITA

DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Senin, 22 September 2025 - 18:09 WITA

DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terbaru