DIKSIKU.com, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur melalui Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengusulkan langkah ambisius kepada Pemerintah Provinsi untuk menaikkan target pendapatan daerah menjadi Rp 1 triliun pada tahun 2030. Usulan ini muncul dalam rangkaian pembahasan intensif dokumen RPJMD yang tengah disusun sebagai panduan pembangunan lima tahunan.
Ketua Pansus RPJMD, Syarifatul Syadiah, menyampaikan bahwa target pendapatan yang lebih tinggi akan memaksa pemerintah daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), berinovasi dalam mengoptimalkan potensi sumber pemasukan. Menurutnya, pajak daerah menjadi sektor yang dapat diandalkan, asalkan pengelolaan dan pengawasan dilakukan secara maksimal.
“Potensi kita besar, terutama dari sektor pajak. Yang penting pemanfaatannya harus terarah, misalnya untuk pendidikan, infrastruktur, dan transfer ke kabupaten/kota agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Syarifatul di Samarinda, Selasa (29/7/2025).
Peningkatan target pendapatan daerah dinilai tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur capaian fiskal, tetapi juga sebagai pemicu untuk memperluas basis ekonomi daerah. Pansus menekankan perlunya pemerintah provinsi membuka peluang investasi yang produktif, mengembangkan sektor unggulan, dan menutup celah kebocoran penerimaan.
Selain fokus pada pendapatan, Pansus RPJMD turut mengangkat isu strategis terkait ketahanan pangan. Syarifatul menilai, hingga kini Kaltim masih bergantung pada pasokan sejumlah bahan pokok dari luar daerah. Kondisi ini berisiko jika terjadi gangguan distribusi atau lonjakan harga di tingkat nasional.
“Kemandirian pangan bukan hanya soal beras. Kita berbicara juga tentang ikan, buah-buahan, sayuran, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Pemprov perlu mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menyusun peta jalan swasembada yang menyeluruh dan bisa dijalankan secara bertahap,” tegasnya.
Pansus melihat bahwa penguatan sektor pangan lokal akan berdampak ganda: menurunkan ketergantungan impor pangan dari provinsi lain, sekaligus meningkatkan pendapatan petani dan nelayan di daerah. Program ini diharapkan mengintegrasikan dukungan teknologi pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi, fasilitas penyimpanan hasil panen, hingga akses permodalan.
Syarifatul memastikan bahwa seluruh rekomendasi yang dihasilkan dalam pembahasan RPJMD akan dibawa ke forum pembahasan bersama eksekutif. DPRD Kaltim berkomitmen mengawal implementasi target pendapatan dan strategi kemandirian pangan agar keduanya tidak hanya menjadi wacana, tetapi terealisasi dalam bentuk program nyata yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idul Abdullah
