DIKSIKU.com, Samarinda – Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama dua mitra kerja strategis, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pertemuan berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/8/2025), dengan fokus pada evaluasi serapan anggaran 2025 dan proyeksi rencana kerja tahun 2026.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, memimpin jalannya rapat, didampingi Wakil Ketua Akhmed Reza Fachlevi, serta sejumlah anggota seperti Jahidin, Baharuddin Muin, Apansyah, Sugiyono, Arfan, Muhammad Samsun, dan Syarifatul Sya’diah. Forum ini menjadi bagian dari persiapan menjelang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
“Kami berharap tidak ada lagi perubahan signifikan, sehingga pembahasan APBD 2025 dan 2026 dapat segera rampung. Hari ini Komisi III menjalankan rapat maraton bersama mitra kerja,” ujar Abdulloh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, memaparkan bahwa pagu anggaran 2025 mencapai Rp3,2 triliun. Namun untuk tahun 2026, jumlahnya turun menjadi Rp2,9 triliun akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH). Hingga 25 Agustus 2025, realisasi fisik tercatat 32 persen, sementara realisasi keuangan baru 26 persen. Bidang bina marga menjadi penyerap terbesar dengan anggaran sekitar Rp1 triliun.
“Seluruh program masih dalam tahap progres. Penyesuaian untuk 2026 lebih banyak dipengaruhi pengurangan DBH yang hanya 75 persen dari sebelumnya,” jelas Firnanda.
Sementara itu, Sekretaris Dinas ESDM Kaltim, Hadi Suwito, melaporkan pagu anggaran 2025 senilai Rp165 miliar dengan realisasi Rp40 miliar hingga akhir Agustus. Ia merinci ada lima program utama yang dijalankan, mulai dari pengelolaan aspek kegeologian, minerba, energi baru terbarukan (EBT) dan konservasi energi, hingga ketenagalistrikan dan program penunjang pemerintahan daerah.
Menurut data ESDM, realisasi terbesar berada pada program pengelolaan minerba sebesar 60,78 persen atau Rp672 juta, disusul program penunjang pemerintahan daerah sebesar 56,55 persen atau Rp16 miliar. Adapun realisasi terendah ada pada program pengelolaan EBT dan konservasi energi yang baru mencapai 8,94 persen atau Rp6 miliar. (Adv)
Penulis : Ldy
Editor : Rahmah M.
