Air PDAM Keruh dan Bau, DPRD Bontang Minta Pemerintah Jangan Tutup Mata

- Editor

Kamis, 29 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Bontang, Siti Yara,. (ist)

i

Wakil Ketua DPRD Bontang, Siti Yara,. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Keluhan masyarakat terhadap buruknya kualitas air bersih dari PDAM Tirta Taman Kota Bontang terus bermunculan. Bukan hanya soal kenyamanan, masalah ini kini dianggap sebagai potensi ancaman serius bagi kesehatan anak-anak.

Wakil Ketua DPRD Bontang, Sitti Yara, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Ia menilai, kebutuhan dasar seperti air bersih seharusnya menjadi prioritas pemerintah, apalagi jika dikaitkan dengan upaya jangka panjang menekan angka stunting di kota ini.

“Kalau air yang dikonsumsi setiap hari saja tidak layak, bagaimana kita bisa bicara soal generasi sehat ke depan?” tegasnya saat ditemui usai agenda dewan, Kamis (29/5/2025).

Menurutnya, balita adalah kelompok paling rentan terhadap paparan air yang tercemar. Zat-zat berbahaya dan bakteri yang terkandung dalam air keruh dan berbau bisa mengganggu pertumbuhan anak secara perlahan.

Sitti Yara mengusulkan agar pemerintah mulai menyusun langkah konkret, salah satunya melalui pengadaan filter air bagi warga. Ia menilai ini sebagai solusi jangka pendek yang bisa mencegah dampak lebih luas dari air yang tercemar.

“Filter air bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Apalagi kalau kita bicara soal pencegahan stunting sejak dini,” ucap politisi PKB itu.

Baca Juga :  DPRD Bontang Desak Tindak Lanjut Temuan BPK: Jangan Hanya Bangga Raih WTP

Ia menambahkan, tidak sedikit warga yang harus mengeluarkan biaya tambahan demi memastikan air di rumah mereka bisa dikonsumsi dengan aman. “Ada warga yang sampai beli filter sendiri karena air dari PDAM tidak layak diminum langsung,” ungkapnya.

Dengan fakta tersebut, Sitti Yara menekankan bahwa layanan air bersih harus disertai jaminan mutu. Warga yang membayar setiap bulan punya hak untuk menerima air yang bukan hanya mengalir, tapi juga aman dan sehat.

“Masyarakat membayar layanan ini, mereka layak mendapatkan kualitas yang lebih baik. Pemerintah harus hadir dalam memastikan hak dasar ini terpenuhi,” pungkasnya. (adv)

Loading

Penulis : NA

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum
DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov
DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu
DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas
DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa
DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025
DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset
DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terkait

Rabu, 24 September 2025 - 18:04 WITA

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum

Selasa, 23 September 2025 - 18:24 WITA

DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov

Selasa, 23 September 2025 - 18:22 WITA

DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu

Selasa, 23 September 2025 - 18:19 WITA

DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas

Senin, 22 September 2025 - 20:00 WITA

DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa

Senin, 22 September 2025 - 19:28 WITA

DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025

Senin, 22 September 2025 - 19:15 WITA

DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Senin, 22 September 2025 - 18:09 WITA

DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terbaru