DPRD Bontang Dorong Pemetaan Kompetensi Pengusaha Lokal untuk Proyek Pupuk Kaltim

- Editor

Jumat, 20 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib,

i

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib,

DIKSIKU.com, Bontang – Dorongan untuk memperluas ruang partisipasi pengusaha lokal dalam pembangunan pabrik soda ash Pupuk Kaltim semakin menguat. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, menekankan pentingnya strategi berbasis data untuk memastikan pelaku usaha lokal bisa terlibat aktif, bukan sekadar jadi penonton di tanah sendiri.

Dalam pernyataannya pada Selasa (16/6/2025), Sahib menekankan perlunya pendataan mendalam terhadap anggota Himpunan Pengusaha Lokal Bontang (HPLB) berdasarkan bidang keahlian masing-masing. Ia menilai, langkah tersebut akan mempermudah distribusi pekerjaan sesuai kebutuhan proyek.

“Jangan tunggu proyeknya selesai baru bingung siapa yang bisa ikut. Kalau sejak awal sudah terdata siapa saja yang ahli di bidang mekanikal, sipil, atau pekerjaan ringan seperti pengarsipan, maka ketika ada permintaan, tinggal tunjuk,” jelasnya.

Sahib menggambarkan bagaimana pembagian kerja bisa lebih sistematis. Misalnya, jika dalam pendataan terdapat lima pelaku usaha di bidang mekanikal, lima di bidang sipil, dan lima di bidang dokumentasi, maka sudah ada kerangka partisipasi yang siap digerakkan saat proyek mulai berjalan.

Lebih lanjut, ia mendorong peran aktif Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) sebagai penghubung antara kontraktor proyek dan para pelaku usaha lokal. Menurutnya, Disnaker perlu mengambil peran strategis, termasuk dalam menyampaikan secara langsung daftar potensi usaha lokal kepada pelaksana proyek.

“Disnaker harus menjadi pintu informasi. Jangan sampai pengusaha lokal tidak tahu ada pekerjaan yang bisa mereka ambil bagian. Pemerintah daerah juga wajib hadir sebagai fasilitator,” ucapnya.

Baca Juga :  Trotoar Ahmad Yani Terancam Rusak, DPRD Bontang Desak Dishub Tindaki Parkir Ilegal

Sahib mengingatkan bahwa perusahaan-perusahaan luar yang hendak menjalankan proyek di Bontang terikat kewajiban hukum untuk melapor ke Disnaker. Hal ini, menurutnya, bukan sekadar prosedur administratif, tapi peluang untuk mengontrol dan mengarahkan agar ekonomi lokal mendapat manfaat maksimal.

“Aturannya jelas, semua perusahaan yang masuk harus lapor. Nah, dari situ pemerintah bisa tahu siapa melakukan apa dan bagaimana melibatkan pelaku usaha di sini,” tegasnya.

DPRD Bontang berharap, pembangunan pabrik soda ash tidak hanya berdampak pada skala industri, tetapi juga mampu membuka akses yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan kemandirian pengusaha di Bontang.

Loading

Penulis : Mra

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum
DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov
DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu
DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas
DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa
DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025
DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset
DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terkait

Rabu, 24 September 2025 - 18:04 WITA

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum

Selasa, 23 September 2025 - 18:24 WITA

DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov

Selasa, 23 September 2025 - 18:22 WITA

DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu

Selasa, 23 September 2025 - 18:19 WITA

DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas

Senin, 22 September 2025 - 20:00 WITA

DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa

Senin, 22 September 2025 - 19:28 WITA

DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025

Senin, 22 September 2025 - 19:15 WITA

DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Senin, 22 September 2025 - 18:09 WITA

DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terbaru