DPRD Bontang Soroti Krisis Gas Subsidi di Wilayah Pesisir, Warga Terpaksa Beralih ke Kayu Bakar

- Editor

Senin, 23 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rustam,Ketua Komisi B DPRD Bontang

i

Rustam,Ketua Komisi B DPRD Bontang

DIKSIKU.com, Bontang – Kelangkaan gas elpiji subsidi ukuran tiga kilogram di wilayah pesisir Bontang memunculkan keprihatinan dari DPRD setempat. Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menilai situasi ini sudah memasuki fase darurat, terlebih karena masyarakat pesisir sangat menggantungkan kebutuhan harian pada gas melon tersebut.

“Bagi warga yang tinggal di rumah panggung, kembali menggunakan kayu bakar bukan hanya menyulitkan, tapi juga berbahaya,” ujar Rustam, Rabu (23/6/2025).

Ia menilai, distribusi gas subsidi perlu mendapat perhatian ekstra untuk kawasan seperti Malahing, Tihi-Tihi, Selangan, dan Gusung. Wilayah-wilayah tersebut menurutnya adalah titik-titik prioritas penerima subsidi karena keterbatasan akses dan kondisi sosial ekonomi yang rentan.

Rustam juga menyoroti fakta bahwa harga gas subsidi di kawasan pesisir jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan, yakni Rp21 ribu. Di lapangan, warga mengaku harus merogoh kocek hingga Rp35 ribu per tabung.

“Ini sangat tidak adil. Mereka yang seharusnya paling berhak justru kesulitan mengakses barang subsidi. Ini harus segera dibenahi,” tegasnya.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Komisi B DPRD berencana memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Pertamina dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kota Bontang. Tujuannya adalah merumuskan solusi nyata, termasuk kemungkinan penambahan jalur distribusi khusus untuk wilayah pesisir.

Baca Juga :  Banjir Kerap Landa Bontang, Agus Haris Usulkan Optimalisasi Waduk Kanaan

Keluhan warga sebelumnya disampaikan Ketua RT 30 Kampung Malahing, Nasir Lakada. Ia menyebutkan, tingginya harga gas subsidi menjadi beban berat bagi warganya yang sebagian besar hanya berpenghasilan Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta per bulan dari hasil melaut.

“Kami sangat butuh solusi nyata. Gas melon adalah kebutuhan pokok bagi warga di sini,” ungkap Nasir.

Rustam berharap, pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan gas subsidi, agar masyarakat pesisir tak lagi harus memilih antara memasak atau menghemat demi kebutuhan lain yang lebih mendesak.(adv)


Loading

Penulis : Sdh

Editor : Rahmah M

Berita Terkait

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum
DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov
DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu
DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas
DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa
DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025
DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset
DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terkait

Rabu, 24 September 2025 - 18:04 WITA

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum

Selasa, 23 September 2025 - 18:24 WITA

DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov

Selasa, 23 September 2025 - 18:22 WITA

DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu

Selasa, 23 September 2025 - 18:19 WITA

DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas

Senin, 22 September 2025 - 20:00 WITA

DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa

Senin, 22 September 2025 - 19:28 WITA

DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025

Senin, 22 September 2025 - 19:15 WITA

DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Senin, 22 September 2025 - 18:09 WITA

DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terbaru