DIKSIKU.com, Samarinda – Dugaan praktik prostitusi yang muncul di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi III, Baharuddin Muin, meminta pemerintah dan aparat bertindak cepat agar persoalan sosial itu tidak berkembang lebih luas.
Menurutnya, keberadaan IKN sebagai proyek strategis nasional harus dijaga dari aktivitas yang berpotensi merusak citra dan lingkungan sosial masyarakat. “Kalau tidak segera ditangani, hal ini bisa menjadi masalah besar di kemudian hari,” ujarnya, Rabu (30/7/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penangkapan dua perempuan oleh Satpol PP Penajam Paser Utara (PPU) yang diduga terlibat prostitusi di sekitar proyek pembangunan IKN. Baharuddin menduga praktik tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berpotensi melibatkan jaringan yang lebih terorganisir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai lemahnya pengawasan menjadi celah suburnya aktivitas ilegal semacam itu. Karena itu, ia menekankan pentingnya peran kolektif, tidak hanya mengandalkan Satpol PP, tetapi juga melibatkan aparat desa, RT/RW, tokoh masyarakat, hingga warga sekitar.
“Kalau hanya satu pihak yang bekerja, sulit mengendalikan masalah ini. Harus ada kerja sama lintas pihak,” jelasnya.
Baharuddin juga mengingatkan dampak buruk lingkungan sosial terhadap generasi muda di wilayah penyangga IKN. Ia menilai, pencegahan sejak dini penting agar daerah tersebut tidak berkembang menjadi titik rawan.
Sebagai anggota Badan Kehormatan dan Badan Anggaran DPRD Kaltim, Baharuddin berkomitmen mengawal persoalan itu melalui kebijakan anggaran maupun pengawasan langsung. “Kita ingin pembangunan IKN tidak hanya megah dari sisi fisik, tapi juga aman dan bersih secara sosial,” tandasnya. (adv)
