DIKSIKU.com, Samarinda – Gagasan tentang Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur kembali mengemuka, membawa semangat pemerataan pendidikan ke permukaan. Namun di balik optimisme itu, terselip kekhawatiran bahwa langkah awal yang kini diambil pemerintah provinsi justru bisa menjauh dari misi utamanya: menjangkau mereka yang benar-benar tertinggal.
Hingga pertengahan Juli 2025, Dinas Sosial Kaltim menyatakan program ini masih dalam fase perintisan. Untuk sementara, proses belajar mengajar akan menumpang di fasilitas yang sudah tersedia, sambil menanti dibangunnya gedung permanen.
Tiga lokasi telah ditetapkan sebagai titik awal yakni SMA Negeri 16 Samarinda, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kemdikbud Kaltim, dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kaltim.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, rencana ini menuai catatan kritis dari anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu. Ia menilai bahwa meski ide dasarnya sangat baik, arah pelaksanaannya belum tepat sasaran. Sentralisasi titik rintisan di wilayah perkotaan menurutnya justru mengaburkan esensi dari Sekolah Rakyat itu sendiri.
“Kalau lokasinya tetap di kota, lalu apa bedanya dengan sekolah konvensional? Program ini seharusnya menjangkau desa-desa terpencil, bukan menumpuk lagi di pusat kota,” tegas Baharuddin, Rabu (16/7/2025).
Ia menekankan bahwa akar persoalan pendidikan di Kaltim bukan terletak pada jumlah sekolah, tetapi pada kesenjangan akses. Banyak kampung masih belum tersentuh fasilitas pendidikan yang layak. Maka, menurutnya, Sekolah Rakyat seharusnya menjadi jembatan bagi anak-anak di pelosok untuk bisa meraih masa depan yang lebih baik.
“Jangan sampai Sekolah Rakyat hanya jadi pengganti nama. Kita perlu perubahan lokasi dan orientasi. Kalau tidak menyentuh wilayah yang tertinggal, ya itu artinya hanya sekadar seremoni,” ujarnya.
Lebih jauh, Baharuddin juga mengingatkan pentingnya konsistensi antara semangat kebijakan dan pelaksanaan teknis di lapangan. Tanpa kejelasan arah implementasi, Sekolah Rakyat berpotensi hanya menjadi proyek pelengkap, bukan solusi dari krisis pendidikan yang nyata.
“Kami di DPRD ingin memastikan program ini betul-betul hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pendidikan di pelosok, bukan sekadar penghias data pembangunan,” pungkasnya. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idul Abdullah
