DIKSIKU.com, Samarinda – Pengelolaan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap berbagai persoalan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2024.
Menyikapi hal ini, Komisi II DPRD Kaltim mendorong adanya langkah perbaikan sistemik dan percepatan penyelesaian atas berbagai rekomendasi BPK.
Firnadi Ikhsan, anggota Komisi II, menyatakan bahwa temuan BPK menunjukkan masih lemahnya pengelolaan aset, piutang, serta sistem transparansi dan akuntabilitas pada beberapa BUMD.
Salah satu yang disoroti adalah piutang senilai Rp 76 miliar dari PT Migas Mandiri Pratama (MMP) yang hingga kini belum masuk ke kas daerah.
“Ini bukan sekadar soal angka, tapi menyangkut hak daerah yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan,” ujar Firnadi, Sabtu (5/7/2025).
Firnadi menyebut sejumlah perusahaan seperti PT MBS, Pelindo, dan Kaltim Kariangau Terminal (KKT) telah dikunjungi langsung oleh Komisi II untuk menindaklanjuti temuan BPK.
Dalam kunjungan tersebut, pihak perusahaan memberikan penjelasan terkait upaya mereka dalam menyelesaikan persoalan administratif dan pencatatan aset.
“Kami menerima penjelasan mereka, tetapi pengawasan tidak akan berhenti sampai di sini. Kami ingin ada pembuktian nyata, bukan sekadar wacana tindak lanjut,” katanya.
Ia menyoroti bahwa sebagian besar masalah yang terjadi di BUMD berkaitan dengan belum tuntasnya proses legalitas penyerahan aset dari pemerintah ke perusahaan, yang kemudian berdampak pada kinerja operasional dan keuangan.
Menurut Firnadi, dualisme antara urusan administratif dan orientasi bisnis harus segera diurai. “Kalau menunggu urusan administratif rampung duluan, roda usaha bisa berhenti. Sebaliknya, kalau bisnis dijalankan tanpa dasar hukum yang jelas, akan jadi masalah di kemudian hari,” terangnya.
Komisi II menegaskan pentingnya transformasi manajerial di tubuh BUMD agar perusahaan daerah tak hanya mampu bertahan, tapi juga tumbuh dan memberi kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita tidak ingin BUMD jadi beban. Kita ingin mereka berkembang dengan sehat dan mampu berkompetisi,” tutup Firnadi. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
