DIKSIKU.com, Samarinda – Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kalimantan Timur yang digelar pada Rabu (11/6/2025) menjadi panggung penting bagi penegasan kembali arah pembangunan provinsi. Melalui laporan akhir Panitia Khusus (Pansus) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024, DPRD menyoroti sejumlah aspek mendasar, khususnya pada sektor infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah.
Ketua Pansus LKPJ, Agus Suwandy, menilai bahwa Kalimantan Timur perlu memiliki perencanaan biaya infrastruktur yang lebih presisi dan terstruktur. Hal ini terutama menyangkut infrastruktur jalan, jembatan, saluran air, hingga sistem pengendalian bencana geologis seperti longsor.
“Kami mendorong Pemprov segera menyiapkan estimasi biaya pemeliharaan infrastruktur untuk periode 2026 hingga 2030. Ini bukan hanya untuk menjaga kualitas infrastruktur yang ada, tapi juga agar proses penganggaran tidak bersifat reaktif,” jelas Agus.
Sorotan juga diarahkan kepada kontribusi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, terutama perusahaan tambang yang menggunakan fasilitas umum. DPRD meminta laporan rinci dari Dinas PUPR-PERA mengenai proyek perbaikan jalan yang dilakukan oleh PT Gunung Bara Utama (GAM), termasuk pemenuhan marka dan rambu lalu lintas sesuai kesepakatan kerja sama.
Lebih jauh, DPRD juga menyinggung soal progres pembangunan Jembatan Sungai Nibung, proyek yang dinilai vital dalam membuka konektivitas antara Kutai Timur dan Berau. Mereka mendesak Pemprov untuk memastikan jembatan beserta jalan pendekatnya dapat difungsikan pada 2025.
“Tidak boleh ada proyek strategis yang mandek. Proyek ini menjadi tulang punggung konektivitas antarwilayah dan menyokong pertumbuhan ekonomi lokal,” tambah Agus.
Dalam jangka menengah, perhatian DPRD juga tertuju pada pembangunan jalan Tering–Ujoh Bilang yang selama ini menjadi jalur utama menuju Mahakam Ulu, salah satu wilayah dengan tingkat keterisolasian tertinggi di Kaltim. DPRD menilai jalan ini harus masuk prioritas dalam RPJMD 2026–2029.
Tak hanya jalur darat, pembangunan akses udara juga dianggap krusial. DPRD menagih komitmen pemerintah atas rencana pembangunan Bandara Ujoh Bilang, yang dianggap mampu mendorong transformasi wilayah perbatasan menjadi kawasan pertumbuhan baru.
Agus menutup laporan Pansus dengan menegaskan bahwa seluruh rekomendasi tersebut bukan sekadar catatan administratif, melainkan bahan dasar untuk menyusun arah kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Menurutnya, pembangunan di Kaltim harus lebih berani melampaui rutinitas dan membangun dari pinggiran. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
