DIKSIKU.com, Bandung – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo, menegaskan perlunya lembaga legislatif daerah beradaptasi terhadap perubahan lanskap demokrasi nasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) periode 2025–2029 yang berlangsung di Kantor DPRD Jawa Barat, Selasa (5/8/2025).
Menurut Sigit, forum ADPSI tahun ini menjadi penting karena membahas isu-isu strategis yang tidak hanya berimplikasi di tingkat pusat, tetapi juga berdampak langsung pada tata kelola pemerintahan daerah. Salah satu isu yang mengemuka adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perpanjangan masa jabatan anggota DPRD serta wacana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Diskusi di ADPSI ini menjadi ruang refleksi penting bagi DPRD provinsi. Setiap kebijakan yang diputuskan di tingkat pusat akan berimbas ke daerah, sehingga parlemen daerah harus sigap membaca arah perubahan,” ujar Sigit.
Ia menilai, penguatan DPRD tidak hanya bergantung pada regulasi baru yang lahir dari pemerintah pusat. Yang lebih penting, kata dia, adalah adanya ruang komunikasi yang adaptif dan progresif antarparlemen daerah agar mampu merespons dinamika politik nasional.
“Sinergi DPRD se-Indonesia menjadi jembatan untuk membangun parlemen daerah yang tanggap, kompetitif, sekaligus relevan dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Rapat kerja ADPSI 2025 diharapkan mampu melahirkan kesepahaman kolektif dan arah bersama bagi seluruh DPRD provinsi di Indonesia. Sigit menambahkan, hasil kesepakatan forum ini sebaiknya tidak hanya berhenti pada tataran rekomendasi, tetapi juga diwujudkan dalam langkah nyata untuk peningkatan kinerja legislator daerah.
“Semoga apa yang dirumuskan bersama bisa membawa dampak konkret, baik bagi penguatan fungsi pengawasan, legislasi, maupun penganggaran yang melekat pada DPRD,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua ADPSI periode 2025–2029, Buky Wibawa, menyampaikan bahwa forum ini bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan momentum memperkuat koordinasi dan solidaritas DPRD di seluruh provinsi.
“ADPSI menjadi ruang strategis untuk bertukar pengalaman, menyatukan persepsi, dan merumuskan langkah bersama menghadapi dinamika demokrasi. Dengan kebersamaan, DPRD bisa lebih solid dalam menyuarakan kepentingan daerah di level nasional,” jelas Buky.
Rapat kerja tersebut dihadiri perwakilan DPRD dari seluruh provinsi di Indonesia dan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan menjadi acuan dalam memperkuat peran strategis parlemen daerah di tengah perubahan iklim demokrasi nasional. (Adv)
Penulis : Ldy
Editor : Rahmah M.
