DIKSIKU.com, Samarinda – Rencana pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) hingga separuh dari porsi yang ada saat ini mendapat perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menilai kebijakan tersebut bisa menimbulkan tekanan berat bagi fiskal daerah, terutama kabupaten/kota dengan kapasitas anggaran terbatas.
Menurut Ekti, pemerintah provinsi masih bisa menyesuaikan diri, namun kabupaten dan kota kecil akan paling terdampak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mahulu contohnya, APBD mereka saja belum menyentuh Rp2 triliun. Kalau DBH dipotong sampai 50 persen, dampaknya pasti terasa,” kata politisi Gerindra itu, Rabu (10/9).
Ia menekankan, DBH selama ini menjadi penopang utama keuangan daerah, khususnya wilayah penghasil sumber daya alam. Jika dikurangi drastis, bukan hanya pembangunan yang terhambat, tetapi juga pelayanan publik dasar dan belanja rutin pemerintahan.
“Kebijakan ini harus dievaluasi lebih matang sebelum diputuskan,” tegasnya.
Ekti menilai kondisi ini sekaligus menjadi pengingat bagi daerah agar tidak terus bergantung pada transfer pusat. Ia mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor potensial, seperti pajak alat berat dari aktivitas pertambangan. “Dengan begitu, ada persaingan sehat untuk memperkuat PAD, dan roda pemerintahan tetap berjalan,” ujarnya.
Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), isu DBH juga dikaitkan dengan proyeksi APBD 2026.
Dari target Rp20,3 triliun, nilai itu bisa anjlok menjadi Rp15 triliun jika pemangkasan benar dilakukan. Penurunan ini dinilai berpotensi menggerus program prioritas, terutama di Mahulu, Berau, dan Paser.
DPRD Kaltim, lanjut Ekti, akan mendorong komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi maupun kementerian terkait agar daerah kecil tetap memiliki ruang fiskal memadai.
“Kita akan kawal isu ini supaya jalannya pemerintahan kabupaten/kota tidak terganggu,” ucapnya.
Ia menambahkan, kejelasan proyeksi pendapatan menjadi kunci dalam penyusunan APBD 2026. DPRD berharap pembahasan anggaran tahun depan tidak hanya menghasilkan program prioritas yang jelas, tetapi juga memberi jaminan keberlanjutan pembangunan serta perlindungan fiskal bagi daerah kecil di Kaltim. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
