DIKSIKU.com, Samarinda – Dalam menghadapi ancaman banjir yang kerap melanda wilayah perkotaan, Pemerintah Kota Balikpapan tengah menyiapkan langkah nyata dengan merencanakan pembangunan bosem atau kolam retensi seluas 10 hektare. Proyek ini diharapkan menjadi solusi jangka menengah untuk mengurangi risiko genangan akibat curah hujan ekstrem dan pasang air laut.
Langkah ini mendapat dukungan dari Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Yusuf Mustafa, yang menilai bahwa banjir di Balikpapan tidak semata-mata dipicu oleh intensitas hujan, tetapi juga diperburuk oleh faktor geografis seperti naiknya permukaan air laut yang menghambat aliran air keluar dari saluran drainase.
“Beberapa waktu lalu kita saksikan hujan deras turun bersamaan dengan air laut pasang. Akibatnya, air dari saluran tak bisa keluar dan genangan pun tak terhindarkan,” ujar Yusuf, Jumat (27/6/2025).
Ia menyebutkan bahwa meski genangan perlahan surut ketika hujan berhenti dan pasang mereda, tetapi kesiapsiagaan infrastruktur menjadi hal mutlak untuk mengantisipasi kejadian serupa ke depan.
Tak hanya membangun kolam retensi, Pemkot Balikpapan juga berencana merevitalisasi sistem drainase di sejumlah kawasan rawan banjir. Yusuf menyambut baik inisiatif ini, meskipun mengakui bahwa pelaksanaannya memerlukan waktu dan dana yang tidak sedikit.
“Pemkot sudah berada di jalur yang tepat. Tapi kita juga paham keterbatasan anggaran daerah, sehingga semuanya harus dilakukan bertahap,” jelasnya.
Yusuf juga menyoroti pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama terkait keberadaan saluran air di permukiman. Ia menekankan bahwa pembangunan hunian seharusnya sejalan dengan perhatian terhadap drainase agar tidak menciptakan titik genangan baru.
“Banyak yang membangun rumah tanpa memperhatikan saluran air. Ini yang kemudian menyebabkan banjir di area-area yang sebenarnya bisa diantisipasi. Edukasi ke warga perlu ditingkatkan,” tegasnya.
Ia berharap penanganan banjir di Balikpapan tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah semata, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan DPRD. Mengingat posisi strategis Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN), Yusuf menilai bahwa persoalan ini harus ditangani secara serius dan berkelanjutan.
“Balikpapan bukan kota biasa. Sebagai penyangga IKN, semua aspek termasuk pengendalian banjir harus ditangani secara serius agar pembangunan di daerah ini tidak terganggu,” pungkasnya. (Adv)
Penulis : Ldy
Editor : Rahmah M.
