DIKSIKU.com, Samarinda – Dukungan legislatif terhadap penguatan demokrasi daerah ditunjukkan melalui kehadiran perwakilan DPRD Kalimantan Timur dalam Rapat Tim Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, Kamis (12/6/2025).
Sekretariat DPRD Kaltim mengutus Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran, Andi Abdul Razaq, sebagai bentuk keterlibatan aktif dalam forum penting ini. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kersik Luwai, Kantor Gubernur Kaltim, menjadi wadah konsolidasi antarlembaga untuk mendorong perbaikan kualitas demokrasi melalui pengukuran IDI.
Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Kaltim, Ahmad Firdaus Kurniawan, bersama Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Fatimah Waty. Hadir pula narasumber dari BPS Kaltim, Ely Uswatun Kasanah, serta akademisi Universitas Mulawarman, Uni W. Sagena.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Firdaus menyampaikan pentingnya peran semua unsur, termasuk DPRD, dalam mendukung kerja Pokja IDI. Ia menekankan bahwa IDI adalah alat ukur strategis untuk menilai kualitas demokrasi lokal, dan bukan sekadar urusan satu lembaga saja.
“IDI mengukur tiga aspek utama, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Ini bukan sekadar domain Kesbangpol, tapi tanggung jawab bersama seluruh elemen yang tergabung dalam Pokja IDI,” kata Firdaus.
Ia juga menggarisbawahi bahwa IDI bukan hanya soal angka, melainkan cerminan dari demokrasi substantif yang berpengaruh langsung terhadap arah pembangunan daerah.
“IDI mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Ketika demokrasi lokal kuat, maka arah pembangunan nasional akan lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan warga,” ujar Firdaus.
Pemprov Kaltim melalui forum ini berharap, sinergi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan mitra strategis lainnya dapat terus diperkuat. Apalagi, IDI telah menjadi bagian dari indikator pembangunan nasional dan daerah, termasuk dalam RPJMN dan RPJMD 2025–2029.
“IDI bukan hanya menjadi angka statistik, melainkan tolok ukur yang mencerminkan capaian demokrasi substantif. Indeks ini, tidak hanya menyentuh aspek politik, tetapi juga terkait erat dengan dimensi sosial, ekonomi, dan budaya,” sambung Firdaus.
Kolaborasi lintas lembaga diharapkan mampu mengakselerasi peningkatan skor IDI Kaltim sekaligus melahirkan kebijakan daerah yang inklusif, demokratis, dan berbasis data. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
