DPRD Kaltim Ingatkan Risiko Alih Kelola Haji ke BPH

- Editor

Jumat, 12 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra. (Foto/Diksiku)

i

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra. (Foto/Diksiku)

DIKSIKU.com, Samarinda – Rencana pengalihan pengelolaan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggaraan Haji (BPH) pada 2026 mendapat perhatian khusus dari DPRD Kalimantan Timur. Komisi IV menilai kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak disiapkan dengan matang.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menegaskan transisi kelembagaan seharusnya memberi kemudahan bagi jamaah, bukan menambah kerumitan. Ia menyampaikan hal itu saat menghadiri sebuah kegiatan di Platinum Hotel & Convention Hall Balikpapan. “Kalau tidak hati-hati, jamaah yang akan jadi korban,” ujarnya, Jumat (12/9).

Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah dalam penyelenggaraan haji di Kaltim. Salah satunya masa tunggu keberangkatan yang bisa mencapai puluhan tahun. Selain itu, fasilitas Embarkasi Haji Balikpapan dinilai belum sebaik embarkasi di provinsi lain, sehingga perlu segera ditingkatkan.

Andi juga menyoroti potensi penyalahgunaan dana pada program umrah gratis. Program tersebut seharusnya menyasar marbot masjid dan penjaga rumah ibadah non-Muslim, namun berisiko tidak tepat sasaran bila pengawasan lemah. “Kalau tidak dicegah sejak dini, masalah bisa semakin menumpuk,” tambahnya.

Politisi Golkar itu menekankan pentingnya kejelasan mekanisme ketika BPH mulai mengambil alih penuh pengelolaan haji pada 2026. Ia meminta kepastian soal alur layanan, pihak yang bertanggung jawab di daerah, serta jaminan pelayanan yang diterima jamaah.

Baca Juga :  Dana Miliaran Untuk Koperasi, DPRD Kaltim Ingatkan Risiko Jika Asal-asalan

Sementara itu, Biro Kesra Setdaprov Kaltim mencatat adanya peningkatan signifikan anggaran perjalanan religi. Pada 2025, dana yang dialokasikan sebesar Rp31 miliar untuk 896 peserta, sementara tahun 2026 melonjak menjadi Rp47,6 miliar untuk 1.360 peserta.

Dengan kondisi tersebut, Komisi IV DPRD Kaltim mendesak pemerintah dan BPH segera menyiapkan langkah antisipatif. Tujuannya agar jamaah haji asal Kaltim tetap mendapatkan pelayanan yang aman, layak, dan transparan di tengah perubahan sistem pengelolaan. (Adv)

Loading

Penulis : Ldy

Editor : Rahmah M

Berita Terkait

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum
DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov
DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu
DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas
DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa
DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025
DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset
DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terkait

Rabu, 24 September 2025 - 18:04 WITA

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum

Selasa, 23 September 2025 - 18:24 WITA

DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov

Selasa, 23 September 2025 - 18:22 WITA

DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu

Selasa, 23 September 2025 - 18:19 WITA

DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas

Senin, 22 September 2025 - 20:00 WITA

DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa

Senin, 22 September 2025 - 19:28 WITA

DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025

Senin, 22 September 2025 - 19:15 WITA

DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Senin, 22 September 2025 - 18:09 WITA

DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terbaru