DIKSIKU.com, Samarinda – Di tengah rencana ambisius Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membangun Rumah Sakit (RS) Internasional di kawasan Hotel Atlet Samarinda, suara kritis datang dari parlemen daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyambut baik rencana tersebut, namun menegaskan bahwa pembangunan fasilitas elit di perkotaan tak boleh mengabaikan kebutuhan layanan kesehatan di wilayah pelosok.
Menurut Damayanti, ide pembangunan RS Internasional adalah terobosan positif, namun harus disertai dengan strategi pemerataan. Ia mengingatkan bahwa ada banyak daerah di Kaltim yang hingga kini masih kesulitan mengakses layanan medis dasar.
“Kita memang butuh RS Internasional, tapi jangan sampai itu jadi simbol ketimpangan. Warga di Mahakam Ulu, Kutai Timur, atau Berau juga punya hak yang sama dalam urusan kesehatan,” ucap Damayanti, Sabtu (5/7/2025).
Ia menyoroti kecenderungan pembangunan fasilitas kesehatan yang terpusat di kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan. Padahal, katanya, wilayah-wilayah perbatasan dan pedalaman justru menyimpan tantangan kesehatan yang lebih kompleks, mulai dari minimnya tenaga medis hingga infrastruktur yang belum layak.
Damayanti juga merespons isu soal kemungkinan adanya persaingan antara RS Internasional dengan rumah sakit daerah. Menurutnya, kehadiran RS baru bukan untuk bersaing, tapi justru mengisi kekosongan pelayanan yang selama ini belum mampu dipenuhi secara maksimal.
“Lihat saja RSUD Abdul Wahab Sjahranie, rumah sakit terbesar di Samarinda itu saja masih banyak keluhan soal pelayanan. Jadi kehadiran rumah sakit baru seharusnya saling melengkapi, bukan saling sikut,” tegasnya.
Ia pun mendorong agar pembangunan RS Internasional tidak berdiri sebagai proyek simbolik, melainkan menjadi bagian dari peta besar reformasi layanan kesehatan di Kaltim. Salah satunya dengan memastikan alokasi anggaran dan sumber daya juga menjangkau daerah-daerah tertinggal.
“Kalau pemerintah hanya fokus di kota, maka ketimpangan akan terus melebar. RS Internasional boleh dibangun, tapi jangan lupa bahwa ada ribuan warga di desa dan hulu sungai yang masih menempuh berjam-jam perjalanan untuk bertemu dokter,” ujarnya.
Damayanti menegaskan bahwa pembangunan kesehatan harus berorientasi pada inklusivitas dan keadilan akses. Pemerintah, katanya, punya tanggung jawab moral untuk menjamin bahwa semua warga Kaltim, tanpa kecuali, mendapatkan layanan kesehatan yang bermartabat. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
