DIKSIKU.com, Samarinda – Upaya memperkuat pengawasan etik di lingkungan legislatif terus dilakukan. Salah satunya datang dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Kutai Timur yang memilih turun langsung ke tingkat provinsi untuk menggali pengalaman dan praktik terbaik dalam menjaga integritas kelembagaan.
Pada Jumat, 20 Juni 2025, rombongan dari BK DPRD Kutim disambut oleh BK DPRD Kalimantan Timur dalam kunjungan kerja yang berlangsung di ruang rapat lantai 3, Gedung D, Kompleks DPRD Kaltim, Samarinda. Pertemuan ini menjadi ruang pertukaran pandangan yang hangat, jauh dari kesan formalitas antar-instansi.
Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, membuka diskusi dengan menekankan bahwa pengawasan etik tidak boleh hanya dipahami sebagai prosedur administratif semata, tetapi sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Ia memuji langkah BK Kutim yang aktif mencari referensi dan membangun kolaborasi antarlembaga.
“Kami senang bisa berbagi pengalaman. Ini bukan soal siapa lebih tinggi atau lebih dulu, tapi bagaimana kita bisa saling belajar untuk memperkuat peran pengawasan etik di setiap level,” kata Subandi.
Dalam paparannya, Subandi menjelaskan batas-batas tugas BK secara jelas. Ia menegaskan bahwa lembaganya hanya menangani persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran etik anggota dewan. Sementara untuk kasus yang bersinggungan dengan pidana, hal tersebut merupakan wewenang aparat penegak hukum.
“BK tidak masuk ke ranah hukum pidana. Kami fokus pada perilaku dan moralitas dalam kapasitas anggota dewan,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan pentingnya prosedur formal dalam pelaporan. Menurut Subandi, setiap laporan yang masuk ke BK harus disampaikan secara tertulis dengan identitas pelapor yang valid. Hal ini untuk menjaga keabsahan proses dan menghindari laporan anonim yang tidak bisa ditindaklanjuti.
Dari pihak Kutai Timur, kunjungan ini diakui sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan internal di DPRD kabupaten. Mereka tertarik dengan sistem pelaporan, mekanisme penanganan, serta struktur kerja BK di DPRD Kaltim, yang dianggap lebih terbangun.
“Banyak hal yang bisa kami pelajari. Kami ingin mengadaptasi sistem yang lebih rapi dan responsif seperti yang diterapkan di sini,” ujar salah satu anggota rombongan.
Diskusi berlangsung terbuka dan penuh tukar gagasan. Harapannya, praktik baik dari tingkat provinsi bisa menjadi inspirasi bagi penguatan etika politik di kabupaten, sehingga kepercayaan publik terhadap DPRD di seluruh Kalimantan Timur dapat terus dijaga dan ditingkatkan. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
