DIKSIKU.com, Samarinda – Rencana pemerintah pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 50 persen menuai sorotan dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai kebijakan tersebut akan memberi dampak serius bagi daerah, terutama penghasil sumber daya alam seperti Kaltim.
Hasanuddin menegaskan, pemangkasan TKD justru akan menekan kemampuan fiskal daerah yang selama ini menopang kebutuhan pembangunan. Padahal, Kaltim menjadi salah satu daerah dengan kontribusi besar terhadap penerimaan negara dari sektor tambang, migas, hingga perkebunan.
“Kalau pusat kekurangan kas, kenapa daerah yang harus menanggung beban? Padahal daerah penghasil sudah menyumbang besar,” ujarnya, Kamis (18/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyoroti mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini belum berpihak kepada daerah penghasil. Porsi penerimaan yang kecil dan sering tertunda pencairannya, menurut Hasanuddin, menimbulkan ketidakadilan fiskal.
DPRD Kaltim mendorong agar skema pembagian DBH ditinjau ulang. Hasanuddin mengusulkan agar daerah menerima haknya secara langsung tanpa harus melalui mekanisme transfer dari pusat yang kerap menimbulkan keterlambatan atau pemangkasan sepihak.
“Seharusnya daerah mendapat jatah langsung sesuai aturan. Dengan begitu, hak daerah tidak bisa dipotong sepihak saat pusat menghadapi masalah kas,” tegasnya.
Hasanuddin mengingatkan, pemerintah pusat harus konsisten menjaga kepastian fiskal bagi daerah. Pemangkasan TKD tanpa mempertimbangkan kontribusi daerah penghasil dinilai hanya akan memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
