DIKSIKU.com, Samarinda – Polemik aksi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman yang membelakangi panggung saat pidato Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dalam kegiatan PKKMB, masih terus menuai sorotan. Sikap rektorat Unmul yang memilih meminta maaf secara resmi kepada Wagub justru dipandang keliru oleh kalangan legislatif.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menilai tindakan mahasiswa tersebut masih dalam batas wajar sebagai bentuk ekspresi kritis. Ia menilai langkah pimpinan kampus yang buru-buru meminta maaf tidak semestinya dilakukan.
“Tidak ada yang salah dengan aksi itu. Tidak anarkis, tidak provokatif. Itu bagian dari dinamika mahasiswa yang justru bisa jadi masukan untuk pemerintah daerah,” ujar Baharuddin, Sabtu (16/8/2025).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, jajaran pimpinan Unmul termasuk Wakil Rektor IV Nataniel Dengen dan Dekan FKIP Prof Susilo mendatangi Wagub Kaltim pada 7 Agustus lalu untuk menyampaikan permohonan maaf sekaligus menjelaskan kronologi aksi yang terjadi di GOR 27 September.
Namun, langkah tersebut memunculkan pertanyaan lantaran beredar isu bahwa bila tidak ada permintaan maaf, Pemprov akan mengevaluasi besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di FKIP. Dugaan inilah yang menurut Baharuddin justru berbahaya.
“Kalau benar ada ancaman UKT dievaluasi hanya gara-gara aksi mahasiswa, itu bentuk penyalahgunaan kewenangan. APBD adalah uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat. Tidak bisa digunakan untuk menekan pihak yang berbeda pendapat,” tegasnya.
Politikus PAN itu juga mengingatkan agar Pemprov Kaltim lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat. Ia menyinggung program pendidikan gratis (Gratispol) yang dijanjikan harus dijalankan konsisten dan merata.
“Jangan sampai ada warga yang merasa ditinggalkan. Pendidikan itu hak dasar, bukan alat politik. Kami di Komisi I akan memastikan kebijakan pendidikan tetap berjalan sesuai amanah konstitusi,” tandas Baharuddin. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah