DPRD Kaltim Kritik Permintaan Maaf Unmul ke Wagub Terkait Aksi Mahasiswa

- Editor

Sabtu, 16 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu.(Foto/Hms)

i

Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu.(Foto/Hms)

DIKSIKU.com, Samarinda – Polemik aksi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman yang membelakangi panggung saat pidato Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dalam kegiatan PKKMB, masih terus menuai sorotan. Sikap rektorat Unmul yang memilih meminta maaf secara resmi kepada Wagub justru dipandang keliru oleh kalangan legislatif.

Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menilai tindakan mahasiswa tersebut masih dalam batas wajar sebagai bentuk ekspresi kritis. Ia menilai langkah pimpinan kampus yang buru-buru meminta maaf tidak semestinya dilakukan.

“Tidak ada yang salah dengan aksi itu. Tidak anarkis, tidak provokatif. Itu bagian dari dinamika mahasiswa yang justru bisa jadi masukan untuk pemerintah daerah,” ujar Baharuddin, Sabtu (16/8/2025).

Sebelumnya, jajaran pimpinan Unmul termasuk Wakil Rektor IV Nataniel Dengen dan Dekan FKIP Prof Susilo mendatangi Wagub Kaltim pada 7 Agustus lalu untuk menyampaikan permohonan maaf sekaligus menjelaskan kronologi aksi yang terjadi di GOR 27 September.

Namun, langkah tersebut memunculkan pertanyaan lantaran beredar isu bahwa bila tidak ada permintaan maaf, Pemprov akan mengevaluasi besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di FKIP. Dugaan inilah yang menurut Baharuddin justru berbahaya.

Baca Juga :  DPRD Kaltim Tegaskan Tidak Ada Kewajiban Sekolah Membeli Buku Biografi Ketua Dewan

“Kalau benar ada ancaman UKT dievaluasi hanya gara-gara aksi mahasiswa, itu bentuk penyalahgunaan kewenangan. APBD adalah uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat. Tidak bisa digunakan untuk menekan pihak yang berbeda pendapat,” tegasnya.

Politikus PAN itu juga mengingatkan agar Pemprov Kaltim lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat. Ia menyinggung program pendidikan gratis (Gratispol) yang dijanjikan harus dijalankan konsisten dan merata.

“Jangan sampai ada warga yang merasa ditinggalkan. Pendidikan itu hak dasar, bukan alat politik. Kami di Komisi I akan memastikan kebijakan pendidikan tetap berjalan sesuai amanah konstitusi,” tandas Baharuddin. (adv)

Loading

Penulis : Ldy

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum
DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov
DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu
DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas
DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa
DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025
DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset
DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terkait

Rabu, 24 September 2025 - 18:04 WITA

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum

Selasa, 23 September 2025 - 18:24 WITA

DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov

Selasa, 23 September 2025 - 18:22 WITA

DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu

Selasa, 23 September 2025 - 18:19 WITA

DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas

Senin, 22 September 2025 - 20:00 WITA

DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa

Senin, 22 September 2025 - 19:28 WITA

DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025

Senin, 22 September 2025 - 19:15 WITA

DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Senin, 22 September 2025 - 18:09 WITA

DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terbaru