DIKSIKU.com, Samarinda – Keberhasilan berbagai program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tak lepas dari peran penting DPRD sebagai mitra legislatif yang aktif dalam pengawasan dan penganggaran.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menekankan bahwa realisasi visi dan misi kepala daerah hanya dapat terwujud melalui sinergi lintas sektor, ditopang oleh komunikasi terbuka antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.
Menurut Ekti, program-program seperti GratisPol dan JosPol merupakan terobosan penting di bidang pendidikan, namun tetap membutuhkan proses panjang agar bisa berjalan maksimal.
Ia mengingatkan bahwa publik perlu memahami bahwa setiap kebijakan daerah melalui tahapan yang ketat mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan dan evaluasi.
“Kami di DPRD fokus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran demi memastikan visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur benar-benar dapat diterapkan secara optimal,” ujar Ekti, Minggu (15/6/2025).
Ia juga menambahkan bahwa keinginan masyarakat untuk segera menikmati hasil kebijakan pemerintah sering kali dihadapkan dengan kenyataan birokrasi yang kompleks. Namun, ia menegaskan bahwa tahapan itu penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan.
“Banyak masyarakat berharap hasil bisa langsung terlihat, secepat membalik telapak tangan. Padahal, setiap program membutuhkan waktu dan perencanaan yang matang,” ungkap politisi Partai Gerindra itu.
Terkait aspirasi masyarakat yang mendorong percepatan program pendidikan gratis, Ekti menyatakan bahwa komitmen pemerintah sudah mulai tampak. Mulai tahun ajaran 2025, mahasiswa baru telah mulai menerima manfaat dari kebijakan tersebut. DPRD pun siap memperkuat alokasi anggaran pada APBD 2026 agar cakupannya semakin luas.
“Pemerintah sudah menyampaikan bahwa program pendidikan gratis dimulai tahun ini bagi mahasiswa baru. Dan kami di DPRD akan terus mendorong agar dukungan anggaran ditingkatkan pada tahun berikutnya,” ujarnya.
Ia menegaskan kembali bahwa fungsi DPRD tak hanya sebatas menyetujui program, tetapi juga memastikan bahwa seluruh program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“DPRD sebagai mitra pemerintah daerah akan terus menjalankan fungsi pengawasan. Kami ingin memastikan bahwa semua janji pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar tertulis dalam dokumen perencanaan,” tutupnya.(adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
