DIKSIKU.com, Samarinda – Kebijakan pendidikan gratis melalui program Gratispol kembali menjadi sorotan, khususnya terkait dampaknya terhadap sekolah swasta di Kalimantan Timur. DPRD Kaltim menilai lembaga pendidikan non-negeri berada pada posisi paling rawan jika tidak mendapat dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, mengungkapkan sebagian besar sekolah swasta masih bergantung pada iuran siswa untuk membiayai operasional. Dengan diberlakukannya Gratispol, kewajiban menarik SPP tidak lagi bisa dilakukan, sementara banyak sekolah belum siap menutup kekurangan biaya.
“Begitu kebijakan pendidikan gratis dijalankan, maka pemerintah harus ikut menanggung selisih biaya yang sebelumnya ditutup lewat iuran. Tidak bisa sekolah swasta dibiarkan menghadapi perubahan ini sendirian,” tegas Agus, Selasa (26/8/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, tanpa intervensi fiskal dari Pemprov, sekolah swasta akan kesulitan menjalankan aktivitas harian maupun penyesuaian regulasi. Kondisi tersebut, menurutnya, berisiko menurunkan kualitas pendidikan.
Agus menegaskan Gratispol seharusnya menjamin keadilan baik bagi sekolah negeri maupun swasta. “Peran sekolah swasta dalam mencetak generasi muda Kaltim sangat besar. Karena itu, subsidi tambahan dari pemerintah merupakan kebutuhan mendesak,” ujarnya.
DPRD Kaltim memastikan akan mengawal pelaksanaan program agar lebih berimbang. Agus juga mendorong Pemprov menyiapkan pos anggaran khusus sebagai langkah konkret menjaga keberlangsungan sekolah swasta sekaligus meningkatkan mutu pendidikan daerah.
“Harapan kami, sekolah swasta tidak hanya bertahan, tetapi bisa berkembang bersama kebijakan ini. Jangan sampai pendidikan gratis justru melemahkan salah satu pilar utama pendidikan di Kaltim,” pungkasnya. (Adv)
Penulis : Ldy
Editor : Rahmah M.
