DIKSIKU.com, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menanggapi munculnya usulan agar Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutn Salehuddin wacana tersebut sah secara politik, namun implementasinya tetap harus mempertimbangkan kesiapan faktual di lapangan, terutama dari segi infrastruktur dan tata kelola pemerintahan.
Salehuddin mengatakan bahwa setiap ide terkait pemindahan aktivitas pemerintahan pusat ke IKN harus berdasarkan pendekatan yang rasional dan bukan semata-mata berdasarkan dorongan politis.
Ia mengingatkan bahwa IKN adalah proyek jangka panjang yang membutuhkan konsistensi arah kebijakan dan dukungan dari semua pihak, baik pusat maupun daerah.
“Kalau ada gagasan seperti itu, silakan saja. Tapi harus dilihat dulu bagaimana kondisi fisik dan penunjang lainnya di IKN. Jangan sampai terlalu buru-buru dan menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat,” ucapnya saat ditemui di Samarinda, Senin (21/7/2025).
Ia menekankan pentingnya pemerintah pusat menjaga fokus pada percepatan pembangunan fisik IKN dan penguatan regulasi yang mendukung sistem pemerintahan baru yang tengah dirancang.
Menurutnya, pemindahan aktivitas kenegaraan, termasuk kantor wakil presiden, harus berjalan seiring dengan kesiapan institusional dan teknis yang memadai.
“Bukan hanya soal siap atau tidak siap berkantor, tapi bagaimana memastikan bahwa aktivitas itu memang bisa berjalan produktif di lokasi baru,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemindahan fungsi pemerintahan tidak hanya simbolik, melainkan harus mampu mendorong efisiensi birokrasi dan layanan publik ke depan.
Lebih lanjut, Salehuddin menilai bahwa terlalu seringnya wacana dilempar ke publik tanpa kesiapan matang justru bisa memicu kebingungan atau bahkan polemik yang tidak perlu.
Ia berharap pemerintah pusat dan otorita IKN dapat memperkuat komunikasi publik yang konstruktif dalam setiap langkah strategis.
“Jika masyarakat mendengar sesuatu yang belum jelas, dampaknya bisa muncul spekulasi yang tak sehat. Lebih baik jika pemerintah menyampaikan rencana-rencana besar itu secara transparan dan berbasis data,” pungkasnya. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
