DIKSIKU.com, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur menyoroti persoalan anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Kutai Timur yang jumlahnya masih tinggi meski daerah tersebut menjadi salah satu penghasil tambang terbesar di provinsi ini.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyebut akar masalahnya bukan hanya minimnya sarana pendidikan, melainkan juga lemahnya akurasi data di tingkat daerah. Data Kementerian Pendidikan per 10 Maret 2025 menunjukkan hampir 10 ribu anak di Kutim belum pernah merasakan bangku sekolah formal — angka tertinggi di Kaltim.
“Kalau data saja keliru, kebijakan yang dibuat otomatis akan meleset dari sasaran,” ujar Agusriansyah, Kamis (24/7/2025).
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki sistem informasi pendidikan yang mampu memotret kondisi lapangan secara detail: mulai dari jumlah siswa aktif, alasan putus sekolah, hingga hambatan akses pendidikan. Tanpa pemetaan yang jelas, kata dia, solusi hanya akan menjadi formalitas tanpa menyentuh inti masalah.
Ia juga mengingatkan potensi bias data, misalnya masuknya anak dari luar daerah dalam perhitungan ATS atau tidak tercatatnya anak yang sudah bekerja sejak usia dini. “Kita perlu tahu penyebab pastinya, apakah jarak sekolah terlalu jauh, ekonomi keluarga sulit, atau faktor lain. Tanpa itu, kebijakan akan salah arah,” tegasnya.
Agusriansyah menilai program pendidikan gratis belum tentu menjamin anak kembali ke sekolah. Di kawasan 3T, banyak keluarga yang kesulitan menjangkau sekolah walau biaya sudah digratiskan. Menurutnya, kebijakan yang berpihak harus memikirkan akses fisik, keamanan, dan keterjangkauan.
Ia mendorong Pemkab Kutai Timur merancang pendidikan berbasis lokal, yang tak hanya menambah partisipasi sekolah, tetapi juga membekali anak dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
“Masalah ATS ini bukan sekadar hitungan angka, tapi soal memperbaiki sistem agar lebih adil, relevan, dan menjawab kebutuhan warga,” pungkasnya. (Adv)
Penulis : Ldy
Editor : Rahmah M.
