DIKSIKU.com, Samarinda – Aspirasi masyarakat dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur resmi disampaikan DPRD kepada Pemerintah Provinsi Kaltim. Laporan itu merupakan hasil reses masa sidang II tahun 2025 yang berlangsung pada 1–8 Juli lalu di enam daerah pemilihan.
Penyerahan dokumen dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-28 di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin (4/8/2025).
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud memimpin langsung agenda tersebut dan menyerahkan laporan kepada Wakil Gubernur Seno Aji yang hadir mewakili Gubernur Kaltim. Turut mendampingi, Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekthi Imanuel dan Sekprov Sri Wahyuni.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Hasanuddin menjelaskan, reses merupakan instrumen penting bagi anggota legislatif untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di lapangan.
Menurutnya, hasil yang dikumpulkan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, ketersediaan layanan kesehatan, pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi.
“Ini adalah hasil dari pertemuan anggota dewan dengan warga di daerah pemilihannya masing-masing. Semua masukan disampaikan melalui fraksi untuk kemudian dibawa ke rapat paripurna,” kata Hasanuddin.
Ia menegaskan, DPRD tidak hanya berhenti pada tahap penyerahan laporan, melainkan juga akan mengawal proses agar masukan masyarakat benar-benar terakomodasi dalam program kerja pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan tindak lanjut dari hasil reses sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
Dalam laporan reses tersebut, sejumlah persoalan yang banyak disuarakan masyarakat antara lain terkait akses jalan penghubung desa, penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, ketersediaan air bersih, hingga pemerataan pembangunan pendidikan.
Warga juga menyoroti lapangan pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi lokal di tengah menurunnya tren perekonomian global.
DPRD Kaltim berharap, dengan adanya laporan reses ini, program pembangunan di Kaltim bisa lebih tepat sasaran.
Aspirasi yang dihimpun masyarakat dinilai sebagai bahan utama untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, terutama daerah pinggiran yang selama ini masih menghadapi ketertinggalan.(Adv)
Penulis : Ldy
Editor : Rahmah M.