DIKSIKU.com, Tenggarong – Di tengah kemeriahan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2025–2030, terselip pesan kritis dari Anggota DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi.
Ia tak hanya datang untuk merayakan, tetapi juga untuk menegaskan kembali posisi DPRD sebagai pengawal arah pembangunan daerah di tengah derasnya arus perubahan Kalimantan Timur.
“Pelantikan ini bukan sekadar momen seremonial. Ini juga pengingat bahwa ada tugas besar yang menanti,” kata Reza saat ditemui usai acara pelantikan di Tenggarong, Senin (23/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menekankan bahwa DPRD Kaltim hadir sebagai mitra aktif, bukan penonton pasif dalam perjalanan pemerintahan Kukar.
Menurutnya, setiap transisi kepemimpinan daerah harus dimanfaatkan untuk menata ulang prioritas pembangunan. Ia mengingatkan agar pembangunan tidak lagi terjebak pada proyek fisik semata, tetapi juga menyentuh kebutuhan riil masyarakat seperti akses sosial, pendidikan, dan kesehatan.
“Kami ingin melihat pembangunan yang berpihak, yang menjawab kebutuhan warga, bukan sekadar menambah bangunan,” ujarnya.
Dalam konteks Kukar sebagai wilayah strategis penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Reza menyoroti potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Ia menyayangkan jika potensi tersebut hanya sebatas rencana di atas kertas tanpa realisasi konkret.
“Kalau ingin Kukar jadi motor ekonomi baru, maka orientasi kebijakan harus jelas dan pro rakyat,” tegasnya.
Tak hanya soal sektor ekonomi, Reza juga menyoroti pentingnya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas disebutnya sebagai prasyarat utama agar setiap program yang dijalankan bisa dipertanggungjawabkan.
“DPRD bukan hanya stempel anggaran. Kami punya tanggung jawab untuk memastikan dana rakyat digunakan tepat sasaran,” ucapnya.
Ia pun mendorong agar pemerintahan baru lebih terbuka terhadap kritik, masukan, dan partisipasi publik. Bagi Reza, kemajuan Kukar akan mustahil tercapai jika suara rakyat hanya dianggap pelengkap.
“Jangan alergi pada suara masyarakat. Justru dari sanalah arah pembangunan yang benar bisa ditemukan,” tambahnya.
Sebagai penutup, Reza menyatakan kesiapan DPRD Kaltim untuk mengawal kebijakan pemerintahan Kukar secara aktif dan berkelanjutan.
Ia menegaskan, dukungan legislatif akan diberikan bukan dalam bentuk formalitas, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama membangun Kukar yang adaptif dan berdaya saing. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
