DIKSIKU.com, Balikpapan – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur kembali duduk bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim untuk membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025, Rabu (10/9). Pertemuan ini menjadi salah satu rangkaian penting dalam penyusunan APBD Perubahan tahun berjalan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan agar komposisi belanja wajib tetap terjaga meski adanya penyesuaian anggaran. Ia mengingatkan porsi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tidak boleh dikurangi.
“Proporsinya sudah diatur undang-undang, pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, dan infrastruktur 25 persen. Itu harus dikunci,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Politikus Golkar yang akrab disapa Hamas itu juga mengingatkan risiko pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, skenario antisipasi harus disiapkan sejak awal agar program strategis tetap berjalan.
“Kalau ada pemangkasan, prioritas utama jangan sampai terganggu,” tambahnya.
Selain belanja prioritas, Hamas menyoroti mekanisme penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah (BUMD). Ia menekankan bahwa seluruh prosedur harus ditempuh melalui peraturan daerah, bukan hanya peraturan kepala daerah.
“Ada tahap apresial aset, studi kelayakan, dan rencana bisnis yang jelas sebelum diserahkan ke dewan,” tegasnya.
Banggar dan TAPD juga membahas hasil evaluasi APBD semester pertama 2025. Evaluasi ini dijadikan pijakan untuk menyusun perubahan KUA-PPAS agar lebih realistis dengan kondisi fiskal daerah.
“Setiap tahap harus dijalankan sesuai aturan, jangan ada yang terlewat,” kata Hamas.
Meski angka final belum diputuskan, struktur rancangan APBD Perubahan 2025 dinilai sudah berada pada jalur yang tepat. Penyusunan dilakukan dengan menekankan konsistensi program, efisiensi belanja, dan kepastian regulasi.
Rapat ditutup dengan kesepakatan bersama untuk menjaga transparansi, integritas, serta ketepatan waktu dalam penyelesaian dokumen anggaran. DPRD Kaltim memastikan pengawasan terus dilakukan agar perubahan APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
