DIKSIKU.com, Samarinda — Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menegaskan bahwa program Gratispol harus tetap diprioritaskan pemerintah daerah, meski ada rencana pengetatan anggaran yang mencapai separuh dari kebutuhan pada tahun 2026 mendatang.
Damayanti menilai program ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan komitmen politik yang sudah dijanjikan kepada masyarakat dalam visi-misi kepala daerah.
“Kalau sampai dihentikan, publik akan melihat bahwa janji itu hanya sebatas retorika,” ucapnya saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Jumat (19/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, efisiensi memang perlu dilakukan, namun langkah tersebut sebaiknya tidak menyentuh program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat. Ia mencontohkan, pos anggaran kegiatan seremonial lebih layak dipangkas dibanding mengurangi program utama seperti Gratispol.
“Kalau efisiensi diarahkan ke kegiatan seremonial, maka dampaknya tidak terlalu terasa oleh masyarakat. Tapi jika mengenai program prioritas, itu justru berisiko besar bagi kesejahteraan rakyat,” jelas legislator perempuan dari Komisi IV tersebut.
Lebih jauh, Damayanti juga menyinggung soal Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Menurutnya, besaran DBH untuk Kaltim baru akan diumumkan pada akhir September, dan diharapkan tidak mengalami pengurangan terlalu signifikan.
Ia menegaskan, pemerintah provinsi harus berhati-hati dalam menyusun strategi efisiensi. Jangan sampai penghematan anggaran justru memutus akses masyarakat terhadap layanan penting yang sudah dijanjikan melalui Gratispol.
DPRD Kaltim, kata Damayanti, akan terus mengawal agar Pemprov tetap berkomitmen menjalankan program prioritas tersebut. “Masyarakat menunggu bukti, bukan alasan,” pungkasnya. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
