DIKSIKU.com, Samarinda – Sekretaris DPRD Kalimantan Timur, Norhayati Usman, menegaskan pentingnya kemitraan strategis antara lembaga legislatif dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang bersih, transparan, dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Norhayati saat menghadiri acara pengukuhan dan serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, dari Dr. Felix Joni Darjoko kepada penggantinya, Edy Suharto, yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, pada Senin (30/6/2025).
Menurut Norhayati, DPRD Kaltim melihat kehadiran BPKP bukan semata sebagai pengawas eksternal, melainkan sebagai mitra strategis yang dapat memperkuat kontrol internal pemerintah daerah serta mendampingi proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara lebih akuntabel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan lembaga pengawasan seperti BPKP merupakan pondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang terukur dan berorientasi hasil,” ujar Norhayati.
Ia juga menyebut bahwa penguatan kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci agar alokasi anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. BPKP, lanjut Norhayati, telah berperan aktif dalam memberikan masukan dan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran daerah, termasuk dalam konteks pengawasan proyek strategis.
Momentum pengukuhan Edy Suharto sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kaltim diharapkan membawa semangat baru dalam memperkuat fungsi pendampingan terhadap lembaga eksekutif maupun legislatif.
“Kami percaya, pimpinan BPKP yang baru akan melanjutkan kerja-kerja pengawasan yang konstruktif, profesional, dan adaptif terhadap dinamika daerah. DPRD sangat terbuka untuk mempererat kolaborasi ini demi memastikan pengawasan yang berdampak dan berpihak pada rakyat,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dalam sambutannya menyampaikan bahwa peran BPKP telah berkembang menjadi bagian dari proses pembangunan itu sendiri.
Ia menyebut lembaga tersebut tak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra dalam merumuskan solusi dari berbagai tantangan pengelolaan keuangan daerah.
“BPKP memberikan pendampingan dan konsultasi yang sangat dibutuhkan oleh daerah. Ini bukan hanya soal audit, tapi juga edukasi kebijakan fiskal yang tepat sasaran,” jelas Gubernur.
Acara pengukuhan ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pejabat OPD, serta tokoh-tokoh strategis daerah. Serah terima jabatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan Kalimantan Timur yang menekankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antar-lembaga. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idul Abdullah
