Insentif dan Gaji Dewan Disorot, Ketua DPRD Kaltim Tegaskan Ikuti Aturan Kemendagri

- Editor

Selasa, 16 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DIKSIKU.com, Samarinda – Isu gaji dan tunjangan anggota DPRD Kalimantan Timur kembali mengemuka. Berdasarkan alokasi anggaran, kebutuhan belanja untuk 55 anggota dewan mencapai Rp52,2 miliar per tahun.

Jika dirata-rata, masing-masing anggota bisa memperoleh sekitar Rp79 juta per bulan, meski komposisinya tidak seluruhnya berupa uang tunai.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud memilih berhati-hati ketika ditanya soal rincian tunjangan. Ia menilai pembahasan detail sebaiknya tidak dipaparkan secara terbuka untuk menghindari kesalahpahaman publik.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Bukan kami yang menentukan jumlahnya. Semua sudah diatur pemerintah pusat,” katanya, Selasa (16/9).

Munculnya isu ini bermula sejak Agustus lalu, bersamaan dengan kritik masyarakat terhadap kinerja legislatif. Sejumlah anggota dewan enggan memberikan komentar karena menilai persoalan gaji terlalu sensitif untuk dibicarakan di ruang publik.

Baca Juga :  Momentum Kemerdekaan, DPRD Kaltim Ajak Pemerintah dan Industri Bersinergi Bangun Generasi Inklusif

Harapan warga justru mengarah pada efisiensi. Mereka berharap penghematan anggaran lebih menyentuh pos belanja DPRD ketimbang program pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat. Sebagai lembaga politik, dewan dinilai harus memberi contoh transparansi sekaligus menjaga kepercayaan.

Hasanuddin menjelaskan, mekanisme pembayaran di DPRD berbeda dengan sistem di DPR RI. Jika di tingkat pusat berlaku metode lump sum, maka di daerah menggunakan pola ad-cost yang dihitung sesuai kebutuhan atau periode tertentu.

Baca Juga :  DPRD Kaltim Dukung Rest Area Prangat Baru Jadi Simbol Ekonomi Mandiri Desa

“Kami hanya mengikuti aturan Kemendagri. Jadi tidak ada penetapan sepihak dari DPRD,” tegasnya.

Meski demikian, ia menyebutkan peluang untuk melakukan rasionalisasi tetap terbuka. Bahkan, efisiensi disebut bisa mencapai 75 persen pada tahun anggaran berikutnya. Hal itu, menurutnya, akan menyesuaikan kondisi keuangan daerah.

Sorotan terhadap gaji anggota dewan yang disebut-sebut 20 kali lipat dari UMR semakin memperlebar jarak antara beban fiskal dan tuntutan publik. Masyarakat berharap penghasilan tinggi tersebut sebanding dengan kualitas kerja DPRD dalam mengawal aspirasi rakyat, terutama di tengah tekanan ekonomi saat ini. (adv)

Loading

Penulis : Ldy

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum
DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov
DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu
DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas
DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa
DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025
DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset
DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terkait

Rabu, 24 September 2025 - 18:04 WITA

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum

Selasa, 23 September 2025 - 18:24 WITA

DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov

Selasa, 23 September 2025 - 18:22 WITA

DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu

Selasa, 23 September 2025 - 18:19 WITA

DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas

Senin, 22 September 2025 - 20:00 WITA

DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa

Senin, 22 September 2025 - 19:28 WITA

DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025

Senin, 22 September 2025 - 19:15 WITA

DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Senin, 22 September 2025 - 18:09 WITA

DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terbaru