DIKSIKU.com, Samarinda – Ketimpangan pembagian dana pusat ke daerah kembali menjadi sorotan tajam DPRD Kalimantan Timur. Kali ini, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud angkat bicara terkait ketidakadilan dalam alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), terutama bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam seperti Kalimantan Timur.
Selama bertahun-tahun, Kaltim berkontribusi besar dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)—mulai dari hasil tambang, hutan, hingga perkebunan. Namun, imbal balik fiskal yang diterima dinilai belum mencerminkan peran besar daerah ini dalam menyokong perekonomian nasional.
“Selama ini Kaltim menjadi salah satu penyumbang terbesar PNBP nasional. Namun, alokasi DBH yang diterima masih belum sebanding dengan kontribusi tersebut,” ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Kamis (10/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa ketimpangan ini tak bisa dibiarkan berlarut. Dibutuhkan upaya nyata, bukan hanya sebatas wacana. Mulai dari penguatan regulasi, koordinasi antarinstansi, hingga diplomasi fiskal ke pemerintah pusat, harus segera dijalankan.
“Sudah saatnya disusun strategi bersama, termasuk rekomendasi kebijakan yang berpihak kepada daerah-daerah penghasil. DPRD Kaltim siap ambil bagian, memperjuangkan melalui jalur konstitusional yang tersedia,” tegasnya.
Menurutnya, perjuangan ini bukan sekadar agenda lokal. Lebih dari itu, ini adalah langkah korektif untuk membangun sistem fiskal yang adil bagi seluruh daerah penghasil SDA di Indonesia, agar tak terus berada di posisi penyetor, tapi juga penerima manfaat yang proporsional.
Hasanuddin juga mendorong agar gerakan menuntut keadilan fiskal melibatkan semua unsur. Eksekutif, legislatif, akademisi, hingga masyarakat sipil dinilai harus bersatu suara.
“Perlu ada kesadaran bersama bahwa keadilan fiskal bukan hanya soal pembagian dana, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan kemandirian daerah,” pungkasnya. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
