Layanan Masih Buruk, DPRD Kaltim Desak Reformasi Total Manajemen PDAM Samarinda

- Editor

Sabtu, 7 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun. (Foto/Humas)

i

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun. (Foto/Humas)

DIKSIKU.com, Samarinda – Masalah air bersih yang terus menghantui warga Samarinda kembali menjadi sorotan wakil rakyat di Karang Paci. Kali ini, perhatian tertuju pada akar persoalan yang dinilai tidak hanya bersumber dari kerusakan teknis, tetapi juga pada sistem manajerial di tubuh Perumdam Tirta Kencana.

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, mengungkapkan bahwa distribusi air bersih yang belum merata merupakan cerminan dari lemahnya tata kelola internal perusahaan daerah tersebut.

“Keluhan masyarakat itu bukan hanya karena pipa bocor atau pompa rusak. Kita harus melihat lebih dalam, ada persoalan struktural di dalam manajemen perusahaan yang harus dibenahi,” tegas Afif, Senin (30/6/2025).

Ia menilai, selama orientasi pelayanan masih dikalahkan oleh kepentingan non-profesional dan birokrasi internal yang tidak efisien, maka perbaikan layanan hanya akan menjadi janji tanpa realisasi. Hal itu diperparah dengan praktik rekrutmen pegawai yang kerap dituding sarat kepentingan.

“Langkah Wali Kota yang memberlakukan moratorium rekrutmen di Perumdam adalah angin segar. Itu pesan tegas bahwa kita tidak bisa terus membiarkan sistem dikuasai oleh kepentingan pribadi atau kelompok,” ujarnya.

Afif juga mengingatkan bahwa setiap perbaikan yang dilakukan harus diawasi secara berkelanjutan dan tidak berhenti hanya pada aspek teknis. Ia menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas SDM hingga penyusunan strategi layanan berbasis data dan kebutuhan wilayah.

Baca Juga :  Tata Kelola Tambang Kacau, Legislator Kaltim Ungkap Tumpang Tindih Kewenangan

“Kita butuh profesionalisme. Direksi yang paham tata kelola perusahaan, bukan sekadar mengisi jabatan. Masyarakat berhak mendapat layanan air yang layak tanpa harus menunggu bertahun-tahun,” katanya.

Ia menambahkan, selama reses, dirinya menerima banyak keluhan warga, terutama di wilayah padat penduduk dan kawasan pinggiran kota. Hal ini menurutnya menjadi indikator bahwa distribusi air belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil.

Ke depan, DPRD Kaltim akan terus mengawal transformasi Perumdam agar benar-benar menyentuh inti permasalahan dan bukan sekadar tambal sulam.

“Keberhasilan bukan diukur dari laporan kinerja semata, tapi dari berapa banyak rumah tangga yang tak lagi harus menampung air hujan untuk keperluan sehari-hari,” tandas Afif. (adv)

Loading

Penulis : Ldy

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum
DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov
DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu
DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas
DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa
DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025
DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset
DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terkait

Rabu, 24 September 2025 - 18:04 WITA

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum

Selasa, 23 September 2025 - 18:24 WITA

DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov

Selasa, 23 September 2025 - 18:22 WITA

DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu

Selasa, 23 September 2025 - 18:19 WITA

DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas

Senin, 22 September 2025 - 20:00 WITA

DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa

Senin, 22 September 2025 - 19:28 WITA

DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025

Senin, 22 September 2025 - 19:15 WITA

DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Senin, 22 September 2025 - 18:09 WITA

DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terbaru