DIKSIKU.com, Samarinda – Masalah air bersih yang terus menghantui warga Samarinda kembali menjadi sorotan wakil rakyat di Karang Paci. Kali ini, perhatian tertuju pada akar persoalan yang dinilai tidak hanya bersumber dari kerusakan teknis, tetapi juga pada sistem manajerial di tubuh Perumdam Tirta Kencana.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, mengungkapkan bahwa distribusi air bersih yang belum merata merupakan cerminan dari lemahnya tata kelola internal perusahaan daerah tersebut.
“Keluhan masyarakat itu bukan hanya karena pipa bocor atau pompa rusak. Kita harus melihat lebih dalam, ada persoalan struktural di dalam manajemen perusahaan yang harus dibenahi,” tegas Afif, Senin (30/6/2025).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai, selama orientasi pelayanan masih dikalahkan oleh kepentingan non-profesional dan birokrasi internal yang tidak efisien, maka perbaikan layanan hanya akan menjadi janji tanpa realisasi. Hal itu diperparah dengan praktik rekrutmen pegawai yang kerap dituding sarat kepentingan.
“Langkah Wali Kota yang memberlakukan moratorium rekrutmen di Perumdam adalah angin segar. Itu pesan tegas bahwa kita tidak bisa terus membiarkan sistem dikuasai oleh kepentingan pribadi atau kelompok,” ujarnya.
Afif juga mengingatkan bahwa setiap perbaikan yang dilakukan harus diawasi secara berkelanjutan dan tidak berhenti hanya pada aspek teknis. Ia menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas SDM hingga penyusunan strategi layanan berbasis data dan kebutuhan wilayah.
“Kita butuh profesionalisme. Direksi yang paham tata kelola perusahaan, bukan sekadar mengisi jabatan. Masyarakat berhak mendapat layanan air yang layak tanpa harus menunggu bertahun-tahun,” katanya.
Ia menambahkan, selama reses, dirinya menerima banyak keluhan warga, terutama di wilayah padat penduduk dan kawasan pinggiran kota. Hal ini menurutnya menjadi indikator bahwa distribusi air belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil.
Ke depan, DPRD Kaltim akan terus mengawal transformasi Perumdam agar benar-benar menyentuh inti permasalahan dan bukan sekadar tambal sulam.
“Keberhasilan bukan diukur dari laporan kinerja semata, tapi dari berapa banyak rumah tangga yang tak lagi harus menampung air hujan untuk keperluan sehari-hari,” tandas Afif. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah