Legislator Kutim Soroti Kebijakan Perusahaan Soal Program Pelatihan di Luar Daerah

- Editor

Sabtu, 20 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kutim, Fitriani. (ist)

i

Anggota DPRD Kutim, Fitriani. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Fitriani, menyoroti kebijakan perusahaan yang mengharuskan pekerja baru untuk menjalani pelatihan di luar daerah, seperti Kalimantan Selatan, Jakarta, atau Banjarmasin.

Ia khawatir dengan program pelatihan di luar daerah tersebut. Pasalnya, acapkali pelatihan yang dilakukan di luar daerah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan pekerjaan di Kutim.

Dari, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mendorong Pemerintah Daerah melakukan komunikasi dengan pihak perusahan yang menerapkan kebijakan tersebut.

Baca Juga :  Anggota DPRD Kutim Harap Masyarakat Bijak Sikapi Kasus Rudapaksa Guru Terhadap Murid

“Pelatihan di luar daerah memang memberikan wawasan yang luas, tetapi ada beberapa aspek teknis dan lingkungan kerja di Kutim yang berbeda dan membutuhkan pendekatan khusus,” terangnya.

Tak hanya itu, ia mengatakan bahwa jika pelatihan pekerja tersebut dilakukan di dalam daerah sendiri dapat mendukung perkembangan ekonomi masyarakat.

Baca Juga :  DPRD Kutim Tuntut KPC Sesuaikan Plat Nomor Dengan Aturan Daerah

“Jika pelatihan dilakukan di Kutim, kita tidak hanya meningkatkan keterampilan pekerja dan menggerakkan ekonomi lokal. Pusat pelatihan bisa bekerjasama dengan lembaga pendidikan setempat, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang benar-benar memahami kondisi daerah ini,” ujarnya.

Selain itu, perusahan juga dapat menghemat biaya. “Sebenarnya biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan di luar daerah itu bisa untuk keperluan lainnya,” ucapnya. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru