Pelanggaran Tambang Berulang, DPRD Kaltim Minta Penegakan Hukum Diperkuat

- Editor

Selasa, 22 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin. (Foto/Diksiku)

i

Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin. (Foto/Diksiku)

DIKSIKU.com, Samarinda – Permasalahan tambang di Kalimantan Timur kembali mendapat sorotan tajam dari legislatif. Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin, menyatakan bahwa berbagai pelanggaran di sektor pertambangan merupakan cerminan dari lemahnya sistem pengawasan dan pelaksanaan regulasi di lapangan.

Dari tragedi kolam tambang yang menelan korban jiwa hingga penyimpangan dana pascatambang, Salehuddin menilai bahwa kelalaian ini tidak bisa terus dibiarkan.

“Sudah banyak anak-anak menjadi korban kolam tambang yang tidak direklamasi. Ini jadi preseden buruk dan mencerminkan rendahnya tanggung jawab pelaku tambang,” ujarnya, Selasa (22/7/2025).

Tak hanya itu, ia juga menyoroti praktik hauling batu bara di jalan umum, yang seharusnya telah dilarang melalui peraturan daerah. Namun, penegakan aturan tersebut dinilainya masih jauh dari efektif.

Baca Juga :  Fraksi Gerindra DPRD Kaltim Desak Ranperda Lingkungan Disempurnakan, Sanksi Pelanggar Harus Jelas

“Perdanya ada, tapi implementasinya lemah. Ini yang membuat pelanggaran terus berulang,” tegas Salehuddin.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa penyelewengan dana reklamasi dan pascatambang juga sempat menyeret oknum internal di Dinas ESDM.

Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan sering kali diperparah oleh kelalaian birokrasi.

“Beberapa sudah divonis pengadilan. Dana reklamasi itu bukan untuk dinikmati pribadi, tapi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan,” tegasnya lagi.

Baca Juga :  RSHD Samarinda Tutup Gara-Gara Gaji Tak Dibayar, DPRD Kaltim Desak Aksi Cepat Pemprov

Meskipun demikian, Salehuddin mengapresiasi kerja aparat penegak hukum yang telah memproses kasus-kasus tersebut dan menetapkan tersangka. Ia berharap langkah ini menjadi pembuka jalan bagi pemberantasan praktik ilegal lainnya di sektor tambang.

Ia juga menekankan bahwa solusi terhadap persoalan ini tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah daerah. Kolaborasi lintas lembaga disebutnya sebagai keharusan agar kerusakan tidak semakin meluas dan potensi ekonomi daerah tetap terjaga.

“Kementerian, aparat penegak hukum, hingga masyarakat harus berkolaborasi. Kalau tidak, kerusakan akan terus terjadi dan potensi ekonomi daerah pun tergerus,” pungkasnya. (adv)

Loading

Penulis : Ldy

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM
DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie
DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik
DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN
DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas
Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat
DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs
DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terkait

Kamis, 31 Juli 2025 - 21:50 WITA

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:43 WITA

DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:38 WITA

DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:33 WITA

DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:26 WITA

DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:39 WITA

Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:33 WITA

DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:27 WITA

DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terbaru