Pendidikan di Pesisir Bontang Tertinggal, Legislator Heri Keswanto Desak Pemkot Bertindak Nyata

- Editor

Senin, 19 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pulau Gusung Kawasan Pesisir Kota Bontang (Foto : Aldi)

i

Pulau Gusung Kawasan Pesisir Kota Bontang (Foto : Aldi)

DIKSIKU.com, Bontang – Di balik geliat pembangunan Kota Bontang, masih ada realitas sunyi yang luput dari sorotan, yakni anak-anak di pesisir yang hanya bisa bermimpi mengenyam pendidikan lebih dari bangku SD. Masalah ini menjadi perhatian serius Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto.

Dalam forum resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Bontang 2025–2029 yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota pada Senin (19/5/2025), Heri dengan tegas menyuarakan ketimpangan tersebut.

“Jangan biarkan pendidikan berhenti di SD hanya karena mereka tinggal di pesisir,” ujarnya lirih namun penuh tekanan.

Heri menyoroti kondisi desa-desa seperti Tihi-Tihi dan Selangan, yang menurutnya belum merasakan pemerataan akses pendidikan. Tingginya angka putus sekolah di sana bukan hanya statistik, itu adalah potret nyata keterbatasan.

Baca Juga :  Kemacetan Pelabuhan Loktuan Memburuk, DPRD Bontang Serukan Perbaikan Infrastruktur

Menjawab kondisi itu, Heri mendorong Pemkot Bontang untuk menghadirkan sekolah terbuka atau program setara SMP dan SMA yang lebih fleksibel. Bukan tanpa alasan, ia menyebut faktor geografis sebagai penghalang utama.

“Membawa anak ke sekolah di daratan sulit. Begitu pun menempatkan guru di lokasi terpencil dengan jumlah murid sedikit. Hitungannya tidak seimbang,” jelasnya.

Namun bagi Heri, masalah ini lebih dari sekadar soal logistik. Ia menyoroti dampak sosial yang selama ini seperti dibiarkan, misalnya pernikahan dini bagi remaja perempuan dan terbatasnya peluang masa depan bagi remaja laki-laki yang cenderung langsung turun ke laut.

Baca Juga :  Dorong UMKM Naik Kelas, DPRD Bontang Siapkan Regulasi Baru untuk Perlindungan dan Pengembangan

“Anak perempuan lulus SD langsung dinikahkan. Anak laki-laki jadi nelayan. Di mana pilihan hidup mereka?” kata politisi Gerindra itu dengan nada prihatin.

Menurutnya, Bontang sebagai daerah pesisir tak bisa menerapkan kebijakan pembangunan yang seragam. Harus ada keberpihakan terhadap kondisi unik di wilayah terpencil. Karena di sanalah, kata Heri, negara justru harus paling nyata hadir.

“Anak-anak pesisir juga punya hak untuk bermimpi lebih tinggi. Pemerintah harus pastikan itu bukan sekadar wacana,” tutupnya.(adv)

Loading

Penulis : Aldi

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM
DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie
DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik
DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN
DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas
Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat
DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs
DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif
Pendidikan di Pesisir Bontang Tertinggal, Legislator Heri Keswanto Desak Pemkot Bertindak Nyata

Berita Terkait

Kamis, 31 Juli 2025 - 21:50 WITA

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:43 WITA

DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:38 WITA

DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:33 WITA

DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:26 WITA

DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:39 WITA

Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:33 WITA

DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:27 WITA

DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terbaru