Usulan KPU Jadi Lembaga Ad Hoc Tuai Penolakan, DPRD Kaltim: Demokrasi Tak Bisa Dijalankan Setengah Hati

- Editor

Selasa, 17 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kaltim, Agus Suwandy. (Foto/Diksiku)

i

Anggota DPRD Kaltim, Agus Suwandy. (Foto/Diksiku)

DIKSIKU.com, Samarinda – Gagasan untuk menjadikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga ad hoc kembali mengemuka. Usulan ini tak hanya memicu perdebatan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas sistem pemilu nasional dan daerah.

Di Kalimantan Timur, penolakan terhadap wacana tersebut disuarakan oleh Agus Suwandy, anggota DPRD Kaltim. Menurutnya, menjadikan KPU sebagai lembaga yang hanya aktif menjelang pemilu adalah sebuah kemunduran dalam pengelolaan demokrasi.

“Pemilu itu bukan sekadar soal mencoblos lima menit di TPS. Prosesnya panjang dan kompleks. Kalau KPU hanya ‘hidup’ saat pemilu, siapa yang mengawal tahapan sebelum dan sesudahnya?” ungkap Agus, Rabu (17/6/2025).

Baca Juga :  Komisi I DPRD Kaltim Soroti Dugaan Penyalahgunaan Hotel Royal Suite Balikpapan

Agus menegaskan bahwa keberadaan lembaga permanen seperti KPU sangat krusial untuk menjamin kelancaran tahapan-tahapan penting, mulai dari pemutakhiran data pemilih, logistik, hingga edukasi publik. Ia menilai usulan ini bisa membuka ruang kekosongan kelembagaan yang berpotensi mengganggu proses demokrasi.

“Kalau tidak ada struktur tetap yang bertanggung jawab penuh, yang terjadi justru kekacauan teknis dan hilangnya akuntabilitas,” tegasnya.

Agus juga menyoroti kecenderungan menggeneralisasi lembaga dengan masa tugas tertentu sebagai lembaga ad hoc. Ia mencontohkan beberapa lembaga seperti Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) atau Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang tetap memiliki struktur dan pendanaan reguler meski bersifat periodik.

Baca Juga :  Dugaan COVID-19 Muncul Lagi, DPRD Kaltim Soroti Lemahnya Antisipasi Pemda

“Kalau pendekatannya hanya soal efisiensi anggaran, bisa-bisa semua komisi permanen dirombak menjadi ad hoc. Itu bukan efisiensi, tapi justru pelucutan kelembagaan,” jelas Agus.

Baginya, pemilu bukan sekadar seremonial lima tahunan, melainkan pilar utama dalam membangun pemerintahan yang sah dan demokratis. Ia mendorong pemerintah pusat untuk mempertimbangkan segala dampak jangka panjang sebelum mengambil keputusan yang menyangkut sistem pemilu.

“Stabilitas demokrasi itu tidak bisa dibangun di atas fondasi temporer. Jangan korbankan kualitas penyelenggaraan hanya karena ingin memangkas struktur,” tutupnya. (adv)

Loading

Penulis : Ldy

Editor : Rahmah M

Berita Terkait

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM
DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie
DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik
DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN
DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas
Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat
DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs
DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terkait

Kamis, 31 Juli 2025 - 21:50 WITA

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:43 WITA

DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:38 WITA

DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:33 WITA

DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:26 WITA

DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:39 WITA

Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:33 WITA

DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:27 WITA

DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terbaru