Menkeu Purbaya Enggan Membiayai Proyek Family Office Usulan Luhut dari APBN

- Editor

Selasa, 14 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan. (kolase;Diksiku)

i

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan. (kolase;Diksiku)

DIKSIKU.com, Jakarta – Rencana pengembangan proyek family office yang digagas Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tidak akan mendapatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, penggunaan APBN hanya akan difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Saya sudah lama dengar rencana itu. Silakan saja berjalan, tapi tidak menggunakan dana APBN. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya silakan,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin (13/10/2025).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menegaskan bahwa anggaran negara tidak akan dialihkan untuk membiayai pendirian family office di Indonesia. Purbaya juga memastikan setiap alokasi APBN harus tepat sasaran, tepat waktu, dan bebas dari potensi kebocoran.

Baca Juga :  Fresh Graduate Wajib Tahu! Pemerintah Siapkan Magang Bergaji Sesuai UMK Mulai 20 Oktober

Di sisi lain, Purbaya mengaku tidak terlibat dalam penyusunan konsep proyek tersebut. “Saya belum terlalu memahami konsepnya meskipun Pak Ketua DEN sudah sering membahas. Jadi saya tidak bisa banyak berkomentar,” katanya.

Sebelumnya, Luhut menyampaikan bahwa pengembangan family office masih terus berjalan dan saat ini memasuki tahap finalisasi. Ia berharap keputusan akhir dapat segera ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kita terus kejar agar bisa segera diputuskan Presiden,” ujar Luhut saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Rencana ini merupakan bagian dari inisiatif DEN untuk membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan dan Family Office di Bali. Proyek tersebut ditujukan sebagai pusat pengelolaan kekayaan dan pintu masuk investasi asing berkelas dunia ke Indonesia.

Baca Juga :  Mentan Pulang Kampung, Pj Bupati Bone : Kedatangannya Membawa Berkah

Dalam proses perumusannya, pemerintah juga menerima masukan dari investor global asal Amerika Serikat, Ray Dalio, pendiri perusahaan investasi Bridgewater Associates.

Konsep family office sendiri merujuk pada lembaga pengelola kekayaan bagi individu atau keluarga dengan aset besar, yang memungkinkan mereka mengatur investasi lintas negara dengan efisiensi pajak.

Meski sempat direncanakan berjalan sejak Februari 2025, proyek ini masih dalam tahap persiapan dan belum memiliki kepastian pendanaan dari pemerintah.

Penulis : Redaksi Diksiku

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

Pemerintah Batasi Guru Non-ASN: Tidak Terdaftar Dapodik 2024, Siap-Siap Tersingkir
Prabowo Rombak Lagi Kabinet, Enam Pejabat Baru Dilantik
MBG Dikritik? Sekolah Diberi Hak Ajukan Protes Hingga 3 Kali, Kata Zulhas
Dadan Hindayana Tegaskan Isu 19.000 Sapi Untuk MBG Cuma Pengandaian
Perbandingan dengan MBG, DPR Yakin Negara Mampu Biayai BPJS
Sistem War Ticket Haji Dipertanyakan, DPR: Bisa Untungkan Orang Kaya
Dua Kapal Pertamina Tertahan di Selat Hormuz, Iran Bongkar Alasan Sebenarnya
JK Dilaporkan ke Polisi Usai Ceramah di UGM, Pernyataan ‘Syahid’ Jadi Sorotan

Berita Terkait

Selasa, 28 April 2026 - 13:54 WITA

Prabowo Rombak Lagi Kabinet, Enam Pejabat Baru Dilantik

Jumat, 24 April 2026 - 11:48 WITA

MBG Dikritik? Sekolah Diberi Hak Ajukan Protes Hingga 3 Kali, Kata Zulhas

Kamis, 23 April 2026 - 18:27 WITA

Dadan Hindayana Tegaskan Isu 19.000 Sapi Untuk MBG Cuma Pengandaian

Sabtu, 18 April 2026 - 15:55 WITA

Perbandingan dengan MBG, DPR Yakin Negara Mampu Biayai BPJS

Selasa, 14 April 2026 - 16:53 WITA

Sistem War Ticket Haji Dipertanyakan, DPR: Bisa Untungkan Orang Kaya

Selasa, 14 April 2026 - 14:33 WITA

Dua Kapal Pertamina Tertahan di Selat Hormuz, Iran Bongkar Alasan Sebenarnya

Senin, 13 April 2026 - 16:30 WITA

JK Dilaporkan ke Polisi Usai Ceramah di UGM, Pernyataan ‘Syahid’ Jadi Sorotan

Jumat, 10 April 2026 - 22:32 WITA

Kebijakan WFH Diterapkan, Aktivitas ASN Beralih ke Rumah

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA