Apresiasi Raihan Opini WTP, Agusriansyah Dorong Pemkab Kutim Tingkatkan Pelayanan Publik

- Editor

Minggu, 12 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kutai Timur, Agusriansyah. (int)

i

Anggota DPRD Kutai Timur, Agusriansyah. (int)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Agusriansyah, mengapresiasi raihan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan anggaran suatu lembaga pemerintah.

WTP sangatlah penting bagi suatu lembaga pemerintah, karena Opini tersebut merupakan citra positif yang menunjukkan bahwa roda pemerintahan telah dikelola secara akuntabel dan bisa menjadi tanda suatu lembaga pemerintah itu terbebas dari korupsi.

Meski bersyukur atas raihan itu, namun Agusriansyah berharap Pemkab Kutim tidak terlena, dan lebih bisa memaksimalkan banyak pembenahan dari segala sisi.

Baca Juga :  Pasar Tumpah Menjamur, Ketua DPRD Kutim : Menunggu Perda Ketertiban Umum

“Alhamdulillah, tentunya yang kita harapkan memang terus mempertahankan WTP ini. Namun kita harus tetap dorong pemerintah untuk terus memperbaiki pelayanan-pelayanan publik baik di sisi infrastruktur maupun sumber daya manusianya” kata Agusriasyah, Sabtu (11/05), saat dihubungi awak media.

Agusriansyah mengatakan bahwa Pemkab Kutim harus tetap menerapkan Good Governance yang lebih meningkat lagi dengan terus berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Harus di gass lagi good governancenya, yang memang betul-betul sesuai keinginan masyarakat kita” ucap agusrianyah

Selain soal WTP, Agusriansyah juga berkomentar tentang beasiswa di kutim  yang masih sulit di akses oleh masyarakat dikarenakan keterbatasan internet dan pelayanan teknologi.

Baca Juga :  Fraksi AKB DPRD Kutim Dorong 2 Raperda Usulan Pemkab Dibahas Lebih Lanjut

“Mudah-mudahan kedepannya persoalan teknologi ini bisa di cari mekanismenya yang lebih memudahkan lagi seperti pendaftarannya bisa dilakukan di sekolah masing-masing sehingga langsung di verifikasi untuk mereka yang memang layak menerima” Kata Agusriansyah

Dirinya juga menyampaikan bahwa bisa saja hal tersebut dilakukan secara manual tapi karena keperluan database, akses internet tetap diperlukan.

Ditanya juga soal maraknya nepotisme terkait beasiswa, Agusriansyah mengklaim bahwa stigma tersebut perlu pembuktian dan pemberian beasiswa itu harus sesuai dengan kriteria yang sudah di tetapkan.

“Yang pasti beasiswa ini terbuka untuk umum, siapa saja bisa mendaftar,” pungkasnya. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru