DIKSIKU.com, Kutai Timur – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Agusriansyah, mengapresiasi raihan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan anggaran suatu lembaga pemerintah.
WTP sangatlah penting bagi suatu lembaga pemerintah, karena Opini tersebut merupakan citra positif yang menunjukkan bahwa roda pemerintahan telah dikelola secara akuntabel dan bisa menjadi tanda suatu lembaga pemerintah itu terbebas dari korupsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski bersyukur atas raihan itu, namun Agusriansyah berharap Pemkab Kutim tidak terlena, dan lebih bisa memaksimalkan banyak pembenahan dari segala sisi.
“Alhamdulillah, tentunya yang kita harapkan memang terus mempertahankan WTP ini. Namun kita harus tetap dorong pemerintah untuk terus memperbaiki pelayanan-pelayanan publik baik di sisi infrastruktur maupun sumber daya manusianya” kata Agusriasyah, Sabtu (11/05), saat dihubungi awak media.
Agusriansyah mengatakan bahwa Pemkab Kutim harus tetap menerapkan Good Governance yang lebih meningkat lagi dengan terus berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Harus di gass lagi good governancenya, yang memang betul-betul sesuai keinginan masyarakat kita” ucap agusrianyah
Selain soal WTP, Agusriansyah juga berkomentar tentang beasiswa di kutim yang masih sulit di akses oleh masyarakat dikarenakan keterbatasan internet dan pelayanan teknologi.
“Mudah-mudahan kedepannya persoalan teknologi ini bisa di cari mekanismenya yang lebih memudahkan lagi seperti pendaftarannya bisa dilakukan di sekolah masing-masing sehingga langsung di verifikasi untuk mereka yang memang layak menerima” Kata Agusriansyah
Dirinya juga menyampaikan bahwa bisa saja hal tersebut dilakukan secara manual tapi karena keperluan database, akses internet tetap diperlukan.
Ditanya juga soal maraknya nepotisme terkait beasiswa, Agusriansyah mengklaim bahwa stigma tersebut perlu pembuktian dan pemberian beasiswa itu harus sesuai dengan kriteria yang sudah di tetapkan.
“Yang pasti beasiswa ini terbuka untuk umum, siapa saja bisa mendaftar,” pungkasnya. (adv)
Penulis : NS
Editor : Idhul Abdullah
