DIKSIKU.com, Kutai Timur – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna ke-28 yang membahas tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi, terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Senin (24/6/2024).
Dalam rapat ini, Pemerintah Kabupaten Kutim merespons kritikan yang dilontarkan Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) pada Rapat Paripurna ke-27, Kamis (13/6/2024) lalu.
Pada Rapat Paripurna ke-28 ini, Bupati Kutim Adiansyah Sulaiman menegaskan bahwa Pemkab Kutim akan terus berupaya memperkuat koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan sinergi yang baik dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah.
“Kami akan meningkatkan koordinasi antar OPD agar setiap program yang direncanakan bisa berjalan dengan baik, dan realisasi penyerapan anggaran dapat mencapai hasil yang maksimal,” ujar Ardiansyah.
Selain itu, Bupati Kutim juga menyoroti pentingnya peningkatan akses pelayanan publik. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperluas dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas.
“Kami akan terus berupaya agar layanan publik dapat lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu, langkah ini juga akan mendukung optimalisasi pertumbuhan ekonomi di Kutim,” tuturnya.
Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna ke-27 lalu Fraksi AKB mengutarakan pandangan kritis mereka terhadap kinerja pemerintah, terutama dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang dinilai tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Salah satu anggota Fraksi AKB, Mulyana, menyampaikan bahwa kurangnya koordinasi antara pemerintah dan OPD menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tidak tercapainya target PAD. Target PAD yang ditetapkan sebesar Rp 787,53 miliar, namun pada kenyataannya, hanya 44,76 persen dari target tersebut yang terealisasi.
Mulyana menilai, angka tersebut menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan PAD tidak berjalan dengan efektif.
Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus pada evaluasi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) dan perusahaan daerah (Perusda) yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD.
“Pemerintah harus lebih serius dalam mengevaluasi kontribusi BUMD dan Perusda. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan PAD,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mulyana juga mengingatkan bahwa evaluasi yang lebih mendalam terhadap program-program pemerintah diperlukan, agar setiap program yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.
Ia menekankan pentingnya sinergi yang lebih baik antara pemerintah dan OPD, untuk memastikan bahwa setiap target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
“Koordinasi yang baik antar OPD sangat penting. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap program yang direncanakan berjalan sesuai dengan rencana, sehingga target-target yang telah ditetapkan, termasuk PAD, dapat tercapai dengan baik,” pungkas Mulyana.
Dengan berbagai catatan kritis yang disampaikan oleh Fraksi AKB, Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa Pemkab Kutim akan terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah dalam berbagai aspek.
Ia menyatakan bahwa masukan dari fraksi-fraksi di DPRD merupakan bagian penting dari proses evaluasi yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah.
“Kami menghargai setiap masukan yang diberikan oleh fraksi-fraksi di DPRD. Ini adalah bagian dari proses evaluasi yang akan kami lakukan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintah terus meningkat dan memberikan hasil yang terbaik bagi masyarakat Kutim,” tutup Ardiansyah. (adv)
Penulis : NS
Editor : Idhul Abdullah
