Ketua DPRD Bontang Desak Perbaikan Trotoar PJU Untuk Hindari Korban

- Editor

Kamis, 22 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Sementara DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, (int)

i

Ketua Sementara DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, (int)

DIKSIKU.com, Bontang – Ketua sementara DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyoroti pentingnya aspek keselamatan dalam setiap proyek pembangunan, khususnya yang melibatkan fasilitas umum.

Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembangunan penerangan jalan umum (PJU) di trotoar Bontang Kuala. Trotoar kayu di kawasan tersebut telah dibongkar untuk pemasangan PJU, namun papan trotoar yang dibongkar tidak dipasang kembali seperti semula, menimbulkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.

Andi Faizal mengungkapkan kekhawatirannya atas insiden yang sudah terjadi, di mana seorang pengendara terjatuh akibat kondisi trotoar yang tidak diperbaiki dengan baik.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Situasi ini sangat berbahaya, apalagi trotoar tersebut adalah satu-satunya akses bagi warga Bontang Kuala saat banjir rob,” ungkapnya, Kamis (22/8/2024).

Ia menekankan bahwa kontraktor yang bertanggung jawab atas proyek PJU senilai Rp 2,2 miliar tersebut seharusnya memasang rambu-rambu peringatan untuk mencegah kecelakaan.

Baca Juga :  Muhammad Irfan Apresiasi Skema Pemkot Bontang Selamatkan Nasib Honorer

Menurut Andi Faizal, tanda peringatan harus dipasang segera setelah proyek dimulai, terutama ketika pekerjaan melibatkan pembongkaran fasilitas yang digunakan masyarakat.

Andi Faizal berharap insiden serupa tidak akan terulang di masa depan, mengingat bahwa proyek-proyek seperti ini melibatkan keselamatan warga.

“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Selain itu, Andi Faizal mengungkapkan bahwa DPRD Bontang telah berulang kali meminta agar pemerintah daerah mengambil tindakan terkait kondisi infrastruktur di Bontang Kuala yang sudah sangat memprihatinkan.

Meskipun trotoar tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya.

Salah satu kendala yang dihadapi, menurut Andi Faizal, adalah kecenderungan pemerintah daerah untuk menunggu dana dari pusat, meskipun kondisi infrastruktur sudah sangat kritis.

Baca Juga :  Visi Bontang Sentosa 2045 Disahkan, DPRD Minta Tantangan Masa Kini Jadi Prioritas Utama

Ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan dana APBD untuk menangani proyek-proyek yang mendesak, sebagaimana yang pernah dilakukan dalam proyek pengaspalan jalan di Amalia.

Andi Faizal mencontohkan bahwa meski jalan di Amalia sebelumnya merupakan jalan nasional di bawah kewenangan pusat, DPRD Bontang berhasil mendorong penggunaan dana APBD untuk memperbaiki jalan tersebut karena kondisinya sangat mendesak.

“Ini membuktikan bahwa pemerintah daerah bisa mengambil langkah proaktif demi keselamatan masyarakat,” jelasnya.

Ia mendesak pemerintah daerah untuk segera bertindak dan tidak menunggu keputusan dari pusat, terutama jika menyangkut keselamatan warga.

“Inisiatif dari pemerintah daerah sangat diperlukan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi,” pungkasnya. (adv)

Loading

Penulis : AS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

Legislator Kaltim Minta Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Mahulu
DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum
DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov
DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu
DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas
DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa
DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025
DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Berita Terkait

Rabu, 24 September 2025 - 18:12 WITA

Legislator Kaltim Minta Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Mahulu

Rabu, 24 September 2025 - 18:04 WITA

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum

Selasa, 23 September 2025 - 18:24 WITA

DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov

Selasa, 23 September 2025 - 18:22 WITA

DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu

Selasa, 23 September 2025 - 18:19 WITA

DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas

Senin, 22 September 2025 - 20:00 WITA

DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa

Senin, 22 September 2025 - 19:28 WITA

DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025

Senin, 22 September 2025 - 19:15 WITA

DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Berita Terbaru