Menuju PAD Rp2 Triliun, Danny Pomanto Dorong Efektivitas Kerja Jajaran Pemkot Makassar

- Editor

Selasa, 10 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Makassar, Moh Ramadhan Pomanto. (ist)

i

Wali Kota Makassar, Moh Ramadhan Pomanto. (ist)

DIKSIKU.com, Makassar – Wali Kota Makassar, Moh Ramadhan Pomanto, menegaskan bahwa transparansi adalah kunci utama dalam memperkuat pemerintahan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam pertemuannya pada Selasa (10/12/2024), Danny Pomanto—sapaan akrabnya—menyoroti hubungan erat antara keterbukaan dalam pengelolaan pemerintahan dan pertumbuhan PAD yang signifikan.

Menurut Danny, transparansi yang diterapkan selama ini telah memberikan hasil nyata. “Saat transparansi dijalankan, PAD langsung mengalami peningkatan. Ini membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan yang terbuka menjadi fondasi bagi kemajuan daerah,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan target ambisius untuk mencapai PAD sebesar Rp2 triliun sebelum masa jabatannya berakhir.

“Ketika pertama kali menjabat, PAD kita jauh lebih kecil. Namun, kini kami optimis dapat mencapai empat kali lipat dari pencapaian awal, dengan bayangan Rp2 triliun semakin dekat,” tambahnya.

Danny menyebutkan bahwa penerapan Undang-Undang bagi hasil menjadi salah satu faktor pendukung penting. Dengan aturan ini, PAD Makassar telah berhasil mencapai Rp1,6 triliun pada tahun ini.

Baca Juga :  DPRD Kutim Segera Bentuk Pansus Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

“Jika tren ini berlanjut, target Rp2 triliun bisa menjadi kenyataan pada tahun ini juga,” jelasnya.

Untuk merealisasikan target tersebut, Danny mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk bekerja lebih efektif dan fokus pada pencapaian tujuan.

“Kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak sangat diperlukan agar kita benar-benar dapat mewujudkan harapan ini,” tutupnya.

Langkah ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan di berbagai sektor. (adv)

Penulis : Azran

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA