DIKSIKU.com, Bontang – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Bontang memberikan catatan khusus kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serapan anggaran yang memengaruhi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
Ketua Pansus LKPJ, Ubayya Bengawan, menilai mayoritas “penyakit” di OPD berasal dari kegiatan internal rutin yang justru tidak terserap maksimal. Bahkan, kata dia, banyak SILPA muncul dari pos belanja pegawai dan kegiatan administrasi internal yang bersifat rutin.
“Kalau dicermati, sumbangan SILPA di setiap OPD kebanyakan berasal dari kegiatan belanja rutinitas internal. Karena itu, perencanaan harus dievaluasi,” ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang itu usai rapat kerja bersama sejumlah OPD di Kantor BPKAD, Sabtu (9/5/2026).
Menurutnya, serapan anggaran yang rendah bukan hanya berdampak terhadap efektivitas program pemerintah, tetapi juga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Bahkan, ia mengungkapkan ada OPD yang mencatat SILPA hingga miliaran rupiah yang bersumber dari belanja internal, seperti gaji dan belanja pegawai lainnya.
“Ada OPD yang SILPA-nya sampai Rp1 miliar dari kegiatan internal. Jika kondisi seperti ini diabaikan, maka akumulasi SILPA tahun depan tidak bisa ditekan menjadi tiga persen. Kalau begitu, siap-siap saja tiarap,” tegasnya.
Ubayya mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah pada tahun mendatang diprediksi semakin berat. Ia memperkirakan APBD 2027 hanya berada di kisaran Rp1,5 triliun apabila tidak ada bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“APBD Bontang tahun 2027 itu hanya sekitar Rp1,7 triliun jika ada tambahan Bankeu. Kalau tidak ada, maka hanya di angka Rp1,5 triliun,” jelasnya.
Ia kemudian memaparkan gambaran komposisi APBD tersebut. Dari total anggaran Rp1,5 triliun, pemerintah daerah tetap harus memenuhi ketentuan mandatory spending, seperti alokasi pendidikan sebesar 20 persen dan anggaran infrastruktur sekitar 40 persen. Belum lagi ditambah kebutuhan belanja pegawai yang terus meningkat.
Karena itu, Ubayya meminta setiap OPD melakukan perencanaan yang lebih matang, khususnya dalam menghitung kebutuhan belanja pegawai agar tidak menjadi salah satu penyumbang SILPA.
Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah kegiatan belanja rutin yang serapannya belum maksimal. Menurutnya, walaupun nilai anggarannya kecil, jika tidak terserap tetap akan berdampak pada pembengkakan SILPA daerah.
“Saya sarankan OPD jangan hanya menerima anggaran, tetapi hitung dengan cermat. Jika memang kegiatannya tidak bisa dilaksanakan, tolak saja,” pungkasnya. (adv)
Penulis : Sena
Editor : Idhul Abdullah
