DIKSIKU.com, Bontang – Pemangkasan anggaran Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Bontang tahun 2026 menjadi sorotan DPRD Bontang. Legislator menilai pengurangan anggaran jangan sampai berdampak pada kualitas pembinaan hingga semangat para anggota Paskibraka.
Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Alfin Rausan Fikry, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Menurutnya, Paskibraka merupakan agenda wajib tahunan yang seharusnya tetap mendapat perhatian penuh dari pemerintah daerah.
“Paskibraka itu agenda wajib. Karena itu, seharusnya anggarannya tidak dipangkas,” ujar Alfin saat rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) LKPJ bersama Badan Kesbangpol Bontang di BPKAD, Sabtu (9/5/2026).
Alfin menjelaskan, awalnya anggaran yang disiapkan untuk kegiatan Paskibraka berada di kisaran Rp700 juta. Namun setelah dilakukan evaluasi oleh Kesbangpol, nilainya meningkat menjadi Rp1,2 miliar. Meski begitu, angka tersebut dinilai masih jauh dari cukup untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan kegiatan.
Menurutnya, kebutuhan Paskibraka bukan hanya untuk pelatihan semata, tetapi juga mencakup persiapan, konsumsi, akomodasi, hingga perlengkapan peserta selama proses latihan berlangsung.
“Kalau dibandingkan daerah lain di Kalimantan Timur, rata-rata mereka menganggarkan sekitar Rp2,5 miliar untuk Paskibraka,” katanya.
Ia menyebut Bontang pada tahun-tahun sebelumnya juga memiliki anggaran yang relatif besar untuk mendukung kegiatan tersebut. Namun, kondisi keuangan daerah saat ini membuat sejumlah program harus mengalami efisiensi, bahkan ada yang terpaksa ditiadakan.
Sebagai alumni Paskibraka, Alfin mengaku merasa terpukul melihat kondisi tersebut. Ia pun meminta Badan Kesbangpol segera berkomunikasi dengan Wali Kota agar ada solusi terhadap keterbatasan anggaran itu.
“Sebagai bagian dari alumni Paskibraka, saya merasa prihatin. Ini agenda wajib tiap tahun yang harus dianggarkan,” tegasnya.
Politikus Golkar itu juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi psikologis para peserta dan pengurus Paskibraka. Berdasarkan hasil diskusi yang ia lakukan, muncul rasa pesimistis terkait fasilitas yang akan diterima peserta tahun ini.
“Tidak tahu, pakai sepatu atau tidak. Dapat makan atau tidak,” ujar Alfin menirukan keluhan yang ia dengar dari pengurus Paskibraka.
Menurutnya, sentimen negatif seperti itu harus segera diminimalkan agar tidak berkembang menjadi polemik di tengah masyarakat, terutama di media sosial.
Ia berkaca pada polemik tahun sebelumnya ketika persoalan sepatu peserta sempat menjadi sorotan publik. Karena itu, ia khawatir jika tahun ini persoalan konsumsi maupun perlengkapan kembali bermasalah, maka reaksi masyarakat akan lebih besar.
“Tahun lalu saja sepatu jebol sudah ramai di publik. Apalagi kalau nanti berkaitan dengan konsumsi dan akomodasi serta perlengkapan,” pungkasnya. (adv)
Penulis : Sena
Editor : Idhul Abdullah
