DPRD Bontang Prihatin Anggaran Bantuan Sosial Hanya Rp 1,6 Miliar

- Editor

Minggu, 3 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang. (int)

i

Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang. (int)

DIKSIKU.com, Bontang – Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang, mengungkapkan keprihatinannya terkait alokasi anggaran bantuan sosial yang hanya mencapai Rp 1,6 miliar.

Dalam Rapat Paripurna DPRD, ia menyatakan bahwa jumlah tersebut sangat minim jika dibandingkan dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang yang mencapai Rp 2,53 triliun.

“Anggaran ini sangat kecil, terutama mengingat bantuan sosial ditujukan untuk masyarakat miskin,” katanya.

Baca Juga :  DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Menurut BW (sapaan akrabnya), jumlah masyarakat miskin di Kota Bontang mencapai 4,11 persen, atau sekitar 7.710 jiwa. Dengan jumlah RT sebanyak 499, setiap RT rata-rata memiliki 14 orang miskin.

Jika anggaran tersebut dibagikan secara merata, setiap individu hanya akan menerima Rp 216.601 per tahun. “Saya sangat prihatin melihat angka ini. Bukankah jumlah tersebut terlalu sedikit?” ujarnya.

BW mendorong pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran ini, agar dapat lebih berimpact bagi pemberdayaan masyarakat miskin melalui program-program yang lebih efektif. Ia menekankan perlunya kebijakan yang lebih responsif untuk menangani masalah ini.

Baca Juga :  Dewan Kutim Minta Program Bantuan Pendidikan Disosialisasikan Lebih Masif dan Luas

Menanggapi pernyataan Bakhtiar, Wali Kota Bontang, Basri Rase, mengatakan bahwa masalah ini akan dibahas lebih lanjut bersama Tim Asistensi dan Banggar DPRD Bontang.

“Saya tidak bisa memberikan jawaban pasti di sini. Nanti kita akan diskusikan lebih dalam secara internal,” tutupnya. (adv)

Loading

Penulis : AS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru