Bakhtiar Wakkang Soroti Ketidakjelasan Saham PT BME Dalam Raperda Bontang

- Editor

Senin, 8 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi II DRPD Bontang, Bakhtiar Wakkang. (int)

i

Anggota Komisi II DRPD Bontang, Bakhtiar Wakkang. (int)

DIKSIKU.com, Bontang – Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang, mengemukakan usulan penting terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pendirian PT Bontang Migas dan Energi (BME).

Dalam rapat kerja yang berlangsung pada Senin (8/7/2024), Bakhtiar, yang akrab disapa BW, menyoroti adanya ketidakjelasan dalam pembagian saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tertera dalam Raperda tersebut.

Raperda mencantumkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menguasai 99 persen saham, namun alokasi untuk 1 persen saham lainnya tidak dicantumkan dengan jelas.

BW pun mempertanyakan nasib saham tersebut, bertanya-tanya apakah saham tersebut akan diberikan kepada Dewan, Wali Kota, atau mungkin direktur perusahaan.

Baca Juga :  PDAM Makassar Gencarkan Penagihan Serentak Uuntuk Atasi Tunggakan Pelanggan

“Kemana 1 persennya? Ini penting untuk diketahui,” tegasnya.

BW menjelaskan bahwa ketidakjelasan ini harus dihindari agar tidak menjadi masalah di kemudian hari, terutama saat pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ia juga menekankan bahwa dokumen Raperda harus mencakup perubahan yang dilakukan pada tahun 2012 dan 2019, agar masyarakat memahami apakah ini merupakan Raperda baru atau sekadar revisi dari yang sebelumnya.

Dia mengusulkan agar Raperda direvisi dengan informasi yang lebih jelas dan terperinci.

“Transparansi dalam dokumen ini sangat penting agar pendirian PT BME tidak menimbulkan masalah hukum di masa depan,” ujar BW.

Baca Juga :  Yan Ipui Dorong Pelatihan Petani di Kutim untuk Peningkatan Kualitas Pertanian

BW menegaskan bahwa hal ini akan memperkuat fondasi hukum bagi PT BME sebagai BUMD yang berorientasi pada profit.

Menanggapi hal ini, Bursan, Supervisor Layanan Umum dan Legal PT BME, memberikan klarifikasi bahwa persentase 1 persen yang disebutkan sebelumnya adalah hasil dari kesalahan penulisan.

“Sebenarnya, PT BME dimiliki oleh dua pemegang saham: Pemkot dengan 99 persen dan Koperasi Praja Kota Bontang dengan 1 persen,” jelasnya.

Dengan klarifikasi ini, diharapkan proses revisi Raperda dapat berjalan lancar dan memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan untuk operasional PT BME demi pembangunan daerah Bontang yang lebih baik. (adv)

Loading

Penulis : AS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM
DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie
DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik
DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN
DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas
Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat
DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs
DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terkait

Kamis, 31 Juli 2025 - 21:50 WITA

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:43 WITA

DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:38 WITA

DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:33 WITA

DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:26 WITA

DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:39 WITA

Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:33 WITA

DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:27 WITA

DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terbaru