Masalah Sampah Belum Tuntas, Wali Kota Makassar Pesimis Adipura 2025 Terwujud

- Editor

Jumat, 6 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sektor kebersihan kota Makassar semakin memburuk dalam beberapa bulan terakhir. (ist)

i

Sektor kebersihan kota Makassar semakin memburuk dalam beberapa bulan terakhir. (ist)

DIKSIKU.com, Makassar – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemungkinan Kota Makassar meraih penghargaan Adipura pada tahun 2025.

Menurutnya, sektor kebersihan kota semakin memburuk dalam beberapa bulan terakhir, dengan tumpukan sampah rumah tangga yang sering kali terlihat di pinggir jalan akibat kekurangan armada pengangkut sampah.

Danny, sapaan akrab Wali Kota, menyoroti bahwa rencana pengadaan motor listrik sampah yang seharusnya dilakukan pada tahun ini tidak terealisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Ia merasa pesimis karena masalah ini menghambat upaya untuk memperbaiki kondisi kebersihan kota.

“Dengan adanya kendala seperti ini, saya pesimis terhadap Adipura. Kita harus realistis,” ujarnya pada Jumat (6/12/2024).

Selain itu, Danny juga menilai bahwa camat dan lurah yang seharusnya bertanggung jawab dalam mengatasi masalah sampah di wilayah masing-masing tidak akan bisa bekerja maksimal.

Baca Juga :  Peringatan Harkodia 2024, DPMPTSP Makassar Tegaskan Komitmen Perkuat Pemberantasan Korupsi

Ia mengkhawatirkan pasca Pilkada serentak, para camat dan lurah akan lebih fokus pada upaya untuk mendekatkan diri dengan calon terpilih, mengabaikan tanggung jawab utama mereka dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan.

“Setelah Pilkada, camat dan lurah akan lebih sibuk menjaga posisi mereka, mengurusi kepentingan pribadi, bukan lagi soal kebersihan. Saya harap itu tidak terjadi, tetapi ini bisa saja terjadi,” ungkapnya dengan nada kecewa. (adv)

Penulis : Azran

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA