Bapenda Makassar Siap Kelola Pajak Kendaraan Bermotor, Potensi Rp 400 Miliar

- Editor

Selasa, 24 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Bapenda Makassar, Firman Hamid Pagarra. (ist)

i

Kepala Bapenda Makassar, Firman Hamid Pagarra. (ist)

DIKSIKU.com, Makassar – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar siap mengambil alih pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) mulai tahun depan. Kebijakan baru ini akan mulai berlaku pada 5 Januari 2025, mengubah cara pemungutan pajak yang selama ini dilakukan oleh pemerintah pusat.

Kepala Bapenda Makassar, Firman Hamid Pagarra, menjelaskan bahwa potensi pendapatan dari kedua jenis pajak tersebut diperkirakan mencapai angka yang signifikan, yaitu sekitar Rp400 miliar.

“Per 5 Januari 2025, seluruh kabupaten kota mengelola pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan motor,” ungkap Firman, Selasa (24/12/2024).

Baca Juga :  Mediasi Buntu, DPRD Kutim Limpahkan Perselisihan PT AETL dan Eks Karyawannya ke PHI

Menurut Firman, jika pengelolaan ini dilakukan dengan lebih optimal, maka sektor pajak kendaraan bisa memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Hal ini akan sangat membantu pencapaian target PAD Kota Makassar yang ditargetkan mencapai Rp2 triliun di akhir tahun 2025.

“Potensinya di angka Rp300 sampai Rp400 miliar. Sehingga visi misi RPJMD Kota Makassar di 2021-2026 yaitu menuju PAD Rp2 triliun dapat tercapai di akhir tahun 2025,” lanjutnya.

Baca Juga :  Wali Kota Makassar Ungkap Rencana Besar dan Masalah Kota Dalam Refleksi Akhir Tahun 2024

Saat ini, PAD Kota Makassar telah mencapai sekitar Rp1,3 triliun, dan Firman optimis angka tersebut akan terus naik menjelang akhir tahun. Di samping pajak kendaraan, sektor pajak lainnya seperti PBB dan BPHTB juga menyumbang angka yang signifikan.

Selain itu, dengan kontribusi dari retribusi dan kekayaan daerah, PAD diperkirakan akan menembus angka Rp1,5 hingga Rp1,6 triliun pada akhir tahun ini.

“Sekarang di angka 76 persen. Tapi masih ada waktu beberapa hari, mudah-mudahan tembus di 80-85 persen,” tambah Firman dengan optimisme. (adv)

Penulis : Azran

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

Disetujui dengan Syarat, Raperda APBD 2024 Dihujani Catatan Kritis DPRD Bontang
Seragam Gratis Belum Datang, DPRD Bontang Minta Sekolah Tidak Bebani Orang Tua
Kampus Tutup, DPRD Bontang Desak Yayasan Unijaya Bertanggung Jawab
Pemkot dan DPRD Bontang Kompak Sahkan Laporan APBD 2024, Catatan BPK Jadi Sorotan
DPRD Bontang Apresiasi Pemkot Bantu Mahasiswa Unijaya yang Terlantar
DPRD Bontang Desak Tindak Lanjut Temuan BPK: Jangan Hanya Bangga Raih WTP
DPRD Bontang Kritik Distribusi Air PDAM: Air Baru Mengalir Saat Tengah Malam
DPRD Bontang Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, Tapi Ingatkan Sejumlah Catatan Serius

Berita Terkait

Selasa, 24 Juni 2025 - 21:11 WITA

Disetujui dengan Syarat, Raperda APBD 2024 Dihujani Catatan Kritis DPRD Bontang

Selasa, 24 Juni 2025 - 20:56 WITA

Seragam Gratis Belum Datang, DPRD Bontang Minta Sekolah Tidak Bebani Orang Tua

Selasa, 24 Juni 2025 - 19:21 WITA

Kampus Tutup, DPRD Bontang Desak Yayasan Unijaya Bertanggung Jawab

Senin, 23 Juni 2025 - 21:47 WITA

Pemkot dan DPRD Bontang Kompak Sahkan Laporan APBD 2024, Catatan BPK Jadi Sorotan

Senin, 23 Juni 2025 - 21:13 WITA

DPRD Bontang Apresiasi Pemkot Bantu Mahasiswa Unijaya yang Terlantar

Senin, 23 Juni 2025 - 21:06 WITA

DPRD Bontang Desak Tindak Lanjut Temuan BPK: Jangan Hanya Bangga Raih WTP

Senin, 23 Juni 2025 - 20:54 WITA

DPRD Bontang Kritik Distribusi Air PDAM: Air Baru Mengalir Saat Tengah Malam

Senin, 23 Juni 2025 - 20:40 WITA

DPRD Bontang Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, Tapi Ingatkan Sejumlah Catatan Serius

Berita Terbaru

Daerah

Kejari Sinjai Musnahkan Barang Bukti 60 Perkara

Kamis, 26 Jun 2025 - 15:47 WITA